Batu Bara – Kliktodaynews.com Muhammad Ali Hatta S.Sos Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Batu Bara mengaku bingung saat menjalankan fungsi dewan pada pembahasan APBD Batu Bara selama kurun waktu dua tahun belakangan.
Setiap kali pembahasan anggaran APBD, yang sudah diselesaikan pembahasannya tidak ada dikerjakan.
Perubahan kegiatan itu di alaskan untuk revocusing dan rasionalisasi anggaran.
“Jadi kami bekerja antara mimpi, bayangan dan hayalan, setiap kali pembahasan, anggaran yang sudah selesai dibahas malah tidak ada dikerjakan, inikan kacau,” Kata Muhammad Ali Hatta dihadapan DPRD Sumut H Dody Thahir dan Kader Golkar Batu Bara pada acara reses di Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh, jum’at (26/02/2021).
M Ali Hatta menjelaskan, perubahan alokasi anggaran itu terjadi pada pembahasan APBD Batu Bara untuk tahun anggaran 2020 yang digunakan tahun 2021. Yang lebih parah lagi, anggaran APBD Batu Bara tahun 2019 untuk kegiatan tahun 2020 itu hampir 50 persen berubah.
Setiap kali ditanya ikhwal perubahan anggaran, pihak pemkab, kata Ali selalu beralasan tentang rasionalisasi, padahal penggunaan anggaran itu menurutnya tak rasional.
Anehnya lagi, setiap kali perubahan anggaran itu selalu dialasankan untuk penangangan covid-19. Akhirnya, para pejabat selalu mengkambing hitamkan covid-19 sehingga kegiatan pemkab tidak bisa dikontrol sebagaimana fungsi dewan.
“Setiap kali diminta penjelasan, pemkab beralasan dasar hukumnya Perpres, Perpu, jadi apa pungsi kami didewan,” Katanya dihadapan semua para kader partai Golkar di Batu Bara.
Kemudian Ali menjelaskan, Partai Golkar Batu Bara tetap komit untuk alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat Batu Bara, apalagi dimasa pandemi ini.
“Jadi kami komisi II DPRD Batu Bara siap untuk mengkawal anggaran untuk kepentingan rakyat, terutama pada asuransi, nelayan, petani dan pihak UMKM,” Tegasnya sembari meminta dukungan dari Partai Golkar Provinsi Sumatra Utara.
Selanjutnya, Ali menjelaskan Partai Golkar Batu Bara berharap periode kedepan akan mengembalikan kejayaan Partai, dengan merebut kembali kekuasaan pada pilkada melalui kekuatan rakyat dan kader militan.(STAF07/KTN)
