Penggunaan Dana BOS SD Negeri 091655 Pematang Bandar Diduga Tidak Transparan

SD Negeri 091665 Pematang Bandar
Bagikan :

PEMATANG BANDAR – Kliktodaynews.com|| Pemerintah pusat telah menggelontorkan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) guna meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah dasar ( SD ).
Seperti diketahu bahwa Dana Bos untuk SD tahun 2021 sebesar Rp 900.000 / siswa/ tahun.

Dalam penggunaan dana bos wajib di libatkan komite sekolah,dewan guru agar penggunaan nya transparan dan akuntabel.

Dalam hal laporan penggunaan dana bos harus dipajang oleh pihak sekolah di papan informasi di ruang kantor sekolah agar orang tua siswa ,komite sekolah dan masyarakat bisa mengetahui serta dapat mengawasi penggunaan dana bos secara transparan.

Namun sangat disayangkan saat kunjungan Kru media ini di SD Negeri 091655 Pematang Bandar,tidak terlihat papan informasi penggunaan dana bos di ruang kantor sekolah.

Kepala Sekolah SD 091655 Pematang Bandar Titin ketika dipertanyakan hal tersebut diatas Kamis ( 2907/2021 ) sekira pukul 10.00 Wib diruang kerjanya sepertinya agak bingung menjawab kru media ini. Pasalnya sama sekali tidak ada laporan penggunaan dana bos dipajang didinding ruang kantor sekolah tersebut sesuai Kemendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang juknis dana bos, selanjutnya Titin mengakuinya dan akan membuat papan informasi.

Baca Juga :  RHS Tinjau Langsung Jalan Longsor Tanah Jawa

Demikian juga SD Purbaganda,dan hampir seluruh SD Negeri dikecamatan Pematang Bandar tidak dipajang papan Informasi terkait dana bos.

Sedangkan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pematang Bandar Tomi Hutahayan,S.Pd ketika dikonfirmasi melalui pesawat selulernya tidak aktif, pesan singkat yang dilayangkan juga tidak dibalasnya.

Ketua LSM Patroli Hukum Indonesia ( PHI ) Kabupaten Simalungun Jeff AT saat dimintai komentarnya terkait penggunaan dana Bos yang tidak transparan mengatakan, bahwa penggunaan dana bos harus transparan, dan dipajang di dinding ruangan kantor sekolah, dan laporannya juga harus dibuat secara online agar masyarakat dapat melihat dan bisa mengawasi kemana dana bos digunakan, oleh karenanya jika benar hal tersebut terjadi sudah seharusnya para kepala sekolah diperiksa, tegasnya ( TB.Purba )

Bagikan :