Tapanuli Tengah, Kliktodaynews.Com|| Penjabat Bupati Tapteng, Dr.Sugeng Riyanta telah memberi sinyal kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga ASN yang bertugas di Pemkab Tapteng untuk bekerja professional dan bertanggung jawab.
“Saya sudah pesankan kepada teman-teman OPD, bahwa gerakanmu, apapun itu saya tahu. Sudah tegak lurus saja,” kata Sugeng Riyanta di acara coffee morning bersama wartawan di Hotel Hasian pada Rabu (20/12/2023)bdi Pandan.
Sugeng Riyanta menyindir ada OPD-nya yang inkonsisten.
“Kalau di depan saya, dia ngomong siap bapak, laksanakan. Namun di belakang beda. Tapi itu kemarin. Karena ketahuan dia pun malu sendiri,” katanya.
Pj Bupati Tapteng itu juga mengaku telah memberi dua pilihan kepada OPD dan jajarannya, yaitu tegak lurus kepada bupati atau tegak lurus kepada orang lain.
“Kalau tegak lurus sama bupati, kerjanya enak. Tapi kalau tegak lurus sama orang lain, saya gak jamin. Saya gitu aja,” kata mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
Dia berharap, wartawan dapat menjadi sinergi positif bagi Pemkab Tapteng, menghadapi situasi penuh perjuangan tahun depan, dengan situasi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja.
“Ketika saya masuk, banyak tuduhan kepada ASN yang tidak netral. Alhamdulillah, selama satu bulan terakhir sejak saya bertugas, situasi Tapteng sudah mulai membaik. Kita juga sudah tahu banyak,” ungkapnya.
Sugeng Riyanta juga mengaku bangga dan bahagia karena telah mendapatkan kepercayaan masyarakat atas kepemimpinannya sebagai Pj Bupati Tapteng.
“Untuk urusan yang menyentuh masyarakat, menjadi sebuah kehormatan bagi saya, ketika saya langsung bisa menyelesaikan urusan tersebut, karena itu merupakan ibadah bagi saya,” kata mantan Adpidsus Kajatisu ini.
Dia pun mencontohkan, beberapa waktu lalu ada jalan yang rusak, kemudian dibilang itu bukan jalan kabupaten melainkan jalan provinsi.
“Saya marahi kepala dinasnya. Itu wilayah Tapteng dan jalan itu digunakan rakyat kita. Anda harus selesaikan itu, koordinasi dengan pejabat provinsi dan kementerian. Konsep surat bupatinya untuk laporan ke gubernur. Itulah pelayanan, dan ternyata itu cepat diselesaikan,” katanya.
Ada juga kasus warga kurang mampu yang belum terdaftar BPJS kesehatan mengalami kesulitan berobat, ditanya OPD terkait, katanya anggaran tidak ada.
“Saya pun turun tangan. Ketika saya tahu warga itu beragama islam, maka ada anggaran yang bisa dipakai yaitu, Baznas. Saya undang kepala Baznas-nya, dan langsung selesai itu masalahnya,” ujarnya.
Sugeng Riyanta menegaskan, bahwa kekuasaan itu adalah mengabdi dan melayani rakyat.
Kalau ada pemotongan anggaran, apalagi itu menyangkut kepentingan rakyat kecil, maka siap-siap “diamputasi”.
“Saya sudah sampaikan kepada teman-teman tidak ada potongan anggaran. Kalau ada saya amputasi langsung. Anda akan lihat nanti, akan ada yang saya amputasi,” katanya.
Demikian terhadap hasil sidak yang dilaksanakan pihaknya, akan ada tindak lanjutnya. Tunggu saja! Akan ada seri penindakan berikutnya.
“Karena saya ingin memastikan Negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan menakuti rakyat. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme model apapun. Baik premanisme politik, jalanan, hukum, dan lainnya,” katanya.
Sugeng mengatakan, potensi ini akan dia gunakan untuk melindungi rakyat dari aksi premanisme.
Penyakit itu ada, harus bersama-sama memerangi penyakit itu dengan standarnya.
“Anggap saya ini sebagai lokomotif perubahan, agen-agen ikut di belakang untuk memperkuat gerbongnya, biar perubahan itu terjadi,” katanya.
Sehingga ke depan, terwujudlah egaliter, kebebasan berpendapat, dan teman pers dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Teman OPD juga bisa bekerja dengan baik dan gak perlu takut. Saya katakan, kalau Anda bersih kenapa harus risih. Kalau kita gak aneh-aneh kenapa harus takut,” katanya.
Sugeng pun bertekad menanamkan spirit tersebut untuk membangun Tapteng dengan sinergi positif.
Pers sebagai garda terdepan dalam demokrasi, ketika ada penyimpangan harus ditulis.
Pj Bupati Tapteng itu juga mengungkap kalau dia sering mengintip dan mencermati postingan di media sosial facebook, tiktok dan lainnya tentang Tapteng.
“Ada yang bilang ke saya, jangan dilihat. Itu isinya oposisi semua. Lho apa urusan saya dengan oposisi. Saya kan di tengah. Saya sudah punya hipotesis, 50% benar, mengandung fakta dan data, tapi 50% lagi cuma narasi doang yang sifatnya tidak suka,” kata Sugeng.
Dari situ, ia pun mengambil sikap, tidak boleh mengambil keputusan apapun atas dasar like or dislike.
“Urusan apa pun itu, tidak boleh. Karena bupati itu berdiri di tengah dan menjadi pelayan masyarakat, tandasnya.(HP).
