Perdagangan-Kliktodaynews.com
Masyarakat Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun,yang tergabung dari Huta I,II,III,IV,V dan Huta VI melalui utusan masing-masing dikordinir oleh Naimawati Ritonga mendatangi kantor Pangulu di Jalan Bandar Sawah-Pematangsiantar, Senin (6/7/2020) sekitar pukul 09.00 wib.
Sekitar seratusan lebih warga yang hadir dalam pertemuan tersebut, turut hadir Bhabinkamtibmas Marasak Nainggolan mewakili Danramil Perdagangan, Ketua Maujana Dumerson Sitorus,Bidan Desa Wiwin dan TKSK.
Mewakili warga N.Ritonga menanyakan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNAG) yang menurut warga diduga tidak transparan dalam kepengurusannya, dan dipertanyakan dimana pelaksanaan dana BUMNAG kemudian lembu milik Nagori Bandar,diduga berpindah ke Nagori Sugaran, pendistribusian Dana BST dan dana BLT yang diduga tidak tepat sasaran.
Istri Pangulu Nagori Bandar mendapat bantuan dari Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) padahal sesuai undang- undang kemensos perangkat desa tidak dibenarkan mendapat bantuan sosial tersebut, Kepala Pemerintahan (Kaurpem) Nagori Bandar Son.S suaminya C.Simanungkalit menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) sehingga, dianggap melukai perasaan warga miskin yang tidak menerima bantuan sama sekali,ujar Ritonga.
Dihuta I Rubiah Simatupang yang layak menerima kenyataannya tidak mendapat bantuan,Wahid Arbai.Mariati Pohan, Huta III suaminya di-PHK dari perusahaan juga tidak menerima,Rosmawati Simamora suaminya lumpuh tidak dapat bantuan BLT, dan Rediana Purba dari Huta IV dengan meneteskan air memohon bantuan karena anaknya yang cacat juga tidak menerima, tambahnya.
“Kami minta pergantian Pengurus Maujana segera dilaksanakan “,kata Ritonga.
Ketua Maujana menyambut baik usulan tersebut “awal Agustus nanti periodenisasi maujana kita minta diadakan pergantian”, kata Sitorus.
Selain itu, penggunaan dana desa dan ADN turut dipersoalkan pasalnya dalam pelaksanaannya dianggap tidak transparan. dana PKK juga dipertanyakan dan ketua tim PKK istri pangulu yang turut hadir menjawab “bahwa tidak ada dana PKK” spontan warga bersorak.
Korwil Dinas Pertanian Bandar juga turut dipersoalkan, karena Koptan dianggap tidak jelas.
Pangulu Nagori Bandar Winner Simatupang mengatakan istrinya yang menerima BST akan dialihkan kepada yang berhak demikian juga suami Kaur Pemerintahan. “Terkait Gamot Huta Isah-sah saja kalau ingin diganti sesuai aturan yang berlaku”,katanya(JAT/KTN)
