Terkait Indikasi Penggelapan Bansos BLT Desa Parsel, Kadis PMD Ikut Selidiki

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Kadis PMD ) Kabupaten Batu Bara Radiansyah F Lubis, S.sos
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Kadis PMD ) Kabupaten Batu Bara Radiansyah F Lubis, S.sos
Bagikan :

Batu Bara – Kliktodaynews.com Terkait Dugaan Penggelapan Dana Bansos BLT-DD 2020 di Desa Pakan Raya Selatan (Parsel), ” Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Kadis PMD ) Kabupaten Batu Bara Radiansyah F Lubis, S.sos Menegaskan Hari Ini Akan Turun ke Desa Pakam Raya Selatan ( Parsel ), Kecamatan Medang Deras Guna Menindaklanjuti Penyelidiki.

Pasalnya, Penegasan Itu di Sampaikan Radiansyah Saat di Temui Sejumlah Wartawan, di Kantor Bupati Batu Bara Jl. P. Kemerdekaan Lima Puluh, Senin 31/8/2020.

Menurut Kadis, penyaluran BLT-DD bagi masyarakat terdampak Covid-19 harus transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penyaluran harus sesuai pendataaan karena data itu dikuatkan dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades) serta didukung rekomendasi Camat dan dilakukan verifikasi”, kata mantan Kasatpol PP ini.

Jika terjadi perubahan lanjut Radiansyah harus melalui musyawarah khusus dan disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Jika tidak dilakukan musyawarah maka itu kekeliruan yang nyata dan dapat berdampak hukum”, tegasnya.

Untuk diketahui, sesuai surat BPD Desa Parsel, jumlah pendataan calon penerima BLT-DD dengan jumlah bantuan Rp 600 .000 / bulan sebanyak 102 orang, sedangkan yang disalurkan hanya 32 orang. Proses penyaluran tersebut sudah berlangsung selama tiga bulan.

SK Salah

Disinggung surat BPD tentang permohonan pemberhentian sementara Kades Parsel, Radiasnyah juga menyebutkan akan sekaligus melakukan penyelidikan.

Dikatakannya, bila dalam penyelidikan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Kades maka hasilnya akan disampaikan kepada Bupati Batu Bara.

“Pemberhentian perangkat desa harus tunduk pada ketentuan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 83 tahun 2025.

“Kalau pemberhentian perangkat desa hanya bermodalkan surat keterangan maka itu kesalahan. Salah dan tak boleh, Kades layak dikenakan sanksi. Namun begitu semua kembali kepada pak Bupati sebagai pemilik kewenangan”, pungkas Radiansyah.

Sekedar informasi, Bupati Batu Bara, Ir. H Zahir, M.Ap pada Juni lalu telah menerbitkan Surat Edaran (SE) ketiga tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dalam SE tersebut terang menegaskan bahwa pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan.

Dalam suratnya Bupati juga menegaskan bagi Kades yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa teguran atau tulisan. Sanksi tersebut juga dapat berupa pemberhentian sementara dan selanjutnya dapat diberhentikan.

Informasi terkini dihimpun wartawan, terkait kasus dugaan Bansos BLT-DD Desa Parsel tahun 2020, masyarakat setempat disebut-sebut akan melaporkan kasus tersebut ke Polres dan Kejari Batu Bara. (STAF07/KTN)

Bagikan :