Kriteria 27 Orang Yang Dikirim Pemkab Batubara Ikut Pelatihan Di Bekasi Dan Bandung, Dipertanyakan

Bagikan :

Batubara-Kliktodaynews.com KJI: “Kenapa Program Bupati Batubara Seperti Kejar Pencitraan Dan Selalu Serba Tertutup..???”

Komunitas Jurnalis Independen (KJI) menyatakan bahwa pada prinsipnya tetap akan menyambut positif setiap ide maupun program yang sudah dan baru akan dilakukan oleh Bupati Batu Bara, Ir. Zahir M.AP. Namun hendaknya segala program yang dicanangkan, tidaklah berbentuk aji mumpung atau tidak mengandung unsur KKN maupun sebagai sarana dan azas bagi-bagi kue kepada kelompok tertentu.

Oleh karenannya terkait kebijakan positif yang baru cuma sebatas wacana ataupun program yang nyata dapat direalisasikan dalam kurun waktu beberapa bulan sesudah Ir. Zahir M.AP secara defenitif resmi dilantik sebagai Bupati Batu Bara, terus saja banyak menimbulkan kontroversi dan masih menyisakan beragam tanda tanya besar.

Untuk itulah KJI melalui Ketua Umumnya, Sultan Aminudin menilai bahwa informasi atas segala program yang sudah dilaksanakan oleh Bupati Batu Bara hari ini, begitu sangat tertutup atau maaih terkesan di sembunyi-sembunyikan. “Banyak program maupun rencana yang dilakukan oleh Bupati terkesan begitu sangat tertutup, contohnya mulai dari pembentukan TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan), lalu pembagian 88 unit Rumah Komunitas bantuan dari Kemenpera RI, hingga pengiriman ke 27 orang yang katanya mendapat pelatihan di Bogor dan Bandung”, sebut Sultan Aminudin.

Baca Juga :  PAKAI MARGA HASIBUAN, Dr H. MOELDOKO S.iP PANEN RAYA PADI DI BATUBARA


“Soal pembentukan TBUPP misalnya, tiba-tiba saja nama-namanya sudah diumumkan dan didalam tim nya rata-rata orang dari luar daerah, perekreturannta tanpa kepanitiaan seleksi dan tanpa Fit and profer test atau uji kelayakan. Lalu program Rumah Komunitas bantuan dari Kemenpera RI yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak Dinas Perkim Batubara sebagai koordinator, soal program rumah komunitas inipun diduga begitu syarat akan kepentingan bisnis perorangan dan ajang politik balas budi”, ungkapnya.

Lebih jauh, kembali Sultan menyoroti tentang program pengiriman peserta pelatihan yang dilansir dari medanbisnisdaily.com, yang menyebutkan bahwa sebanyak 27 orang sudah pun mengikuti pelatihan di pulau Jawa. Maka terkait itu Sultan pun mengatakan, “seharusnya pihak Bupati kemarin sejak dari awal kepada publik Batubara soal perekrutan ke 27 orang yang mau diberangkatkan guna mengikuti pelatihan di Bekasi maupun Bandung”, ujarnya.

“Namun yang lebih aneh lagi, kenapa malah kepulangan ke 27 orang itu saja yang secara tiba-tiba digembar gemborkan, sedangkan sewaktu perekrutan dan keberangkatan-nya kemarin dilaksanakan secara senyap-senyap saja. Atas dasar itu maka bisa saja kita anggap ini merupakan salah satu indikasi dari bentuk praktik KKN (nepotisme -red), karena ke 27 orang yang sudah mengikuti pelatihan itu sendiri tidak jelas asal usulnya dan perlu dipertanyakan apakah mereka semua memang putra putri asli Batubara”, pungkasnya.
Baca Juga :  Kapolres Batu Bara: Jangan Membully & Menjauhi Keluarga Korban Positif Covid-19


“Kami warga Batubara berhak untuk mendapatkan semua keterbukaan informasi publik, kalau program baik itu tidak perlu dirahasiakan atau ditutup-tutupi. Kami juga harus tau mereka itu siapa, soalnya hal semacam ini sudah sering dijadikan ajang mainan pejabat setempat atau dibuat sebagai alat politik balas budi kepada pihak-pihak tertentu”, katanya dengan nada geram.

Selanjutnya Sultan Aminudin merasa khawatir, program persiapan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan mandiri di kab. Batu Bara bersifat kamuflase semata, pasalnya niat membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pun disinyalir hanya akan menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Sedang peserta yang mengikuti pelatihan BLK komunitas di 12 kecamatan se-Kabupaten Batubara, dan disangsikan cuma di isi oleh anak-anak dari orang-orang yang dekat dan disukai oleh Bupati Batubara saja.

REPORTER: Bima IS Pasaribu

Bagikan :