Nilai Tuntutan Hukuman JPU Tanpa Rasa Kemanusiaan, Tim Pengacara Minta Majelis Hakim Membebaskan Rahmat

Bagikan :

SIANTAR – Kliktodaynews.com Adanya tuntutan hukuman terdakwa Rahmat salah satu Karyawan Bank  BNI (Persero), Tbk Cabang Siantar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henny Simandalahi SH yang dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana Pasal 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun dalam perkara Koperasi Swadharma pada sidang sebelumnya membuat Tim Pengacara nya merasa keberatan dan mengajukan nota pembelaan atau pledoi tertulis.

“Tuntutan hukuman terhadap klien kami oleh JPU itu tanpa rasa kemanusiaan dan kami sudah membacakan pledoi tertulis tadi sesuai agenda sidang di PN Siantar hari ini,”ujar Zakaria Tambunan SH dan Yafanus Buulolo SH perwakilan Tim Pengacara terdakwa Rahmat dari Kantor Hukum Victor Siallagan, SH., MH & Rekan saat ditemui di kantin PN Siantar, Kamis (4/3/2021) siang sekira pukul 14.30 Wib.

Zakaria menjelaskan, setelah memperhatikan fakta-fakta yang dipersidangan baik berupa keterangan saksi maupun bukti-bukti surat yang dimajukan pada persidangan kami menyimpulkan bahwa saksi Bambang tidak mempunyai kewenangan dan dasar hukum untuk membuat laporan kepada Terdakwa Rahmad sebagaimana disebut dalam Laporan Polisi Nomor: LP/356/III/2017 Tanggal 21 Maret 2017.

Kemudian Perjanjian-Perjanjian Kredit antara para saksi korban dengan Terdakwa Agus Surya Dharma (berkas perkara terpisah) sebagai mewakili Koperasi Swadharma yang dibuat dan ditandatangani adalah sah sebagai perikatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Terdakwa Rahmad tidak pernah mendapat keuntungan atas simpanan para saksi korban yang ada pada Koperasi Swadharma.

Baca Juga :  Seorang Polisi dan Sipil Ditangkap BNNK Siantar


Lalu saudari JPU Henny Simandalahi SH telah membebaskan Terdakwa Rahmad dari dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP dan perbuatan Terdakwa Rahmad secara nyata-nyata tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi.

“Klien kami bukanlah Pengurus Koperasi Swadharma dan disuruh Terdakwa Agus sebagai Ketua Koperasi mencari nasabah untuk menabung uang di koperasi tersebut apalagi para saksi korban dalam keterangan di persidangan membenarkan uangnya disimpan di Koperasi Swadarma melalui Terdakwa Agus Surya Dharma. Jadi tuntutan hukuman itu seolah olah JPU tidak ada melihat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Rahmad,”ujar Zakaria.

Untuk itu, Zakaria memohon Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menerima Pledoi dari Pengacara terdakwa Rahmat, membebaskan terdakwa Rahmat dari segala dakwaan JPU, Melepaskan Terdakwa Rahmat dari jenis hukuman apapun, memulihkan nama baik Terdakwa Rahmat pada keadaan semula dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

“Setelah saudari JPU membacakan tuntutannya, tentu terdakwa Rahmat semakin rapuh, sehingga saat ini Terdakwa hanya berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang dapat memutus perkara ini seadil-adilnya pada sidang pembacaan putusan hukuman tanggal 15 Maret 2021 mendatang ,”kata Zakaria Tambunan mengakhiri sembari diamini rekannya Yafanus Buulolo SH.
Baca Juga :  18 Paket Narkotika Diduga Jenis Shabu Diamankan dari Syahrul Sikumbang Residivis Kasus Narkoba


Sementara itu dalam perkara Koperasi Swadharma tersebut terdakwa Rahmat dan Agus Surya Dharma disidangkan secara berkas terpisah. Sesuai surat dakwaan oleh JPU Henny Simandalahi, SH bahwa terdakwa Rahmat diperiksa dan diadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sesuai Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwan kesatu.

Kemudian dengan sengaja dan dengan melawan hak memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaaannya bukan karena kejahatan sesuai Pasal 372 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan kedua.

Agenda Pembacaan putusan hukuman terdakwa Rahmad akan dibacackan Majelis Hakim Diketuai Rahmad Hasibuan SH, MH pada tanggal 15 Maret 2021 mendatang karena usai sidang pembacaan pledoi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rahmat tersebut JPU Henny Simandalahi, SH secara lisan menanggapi dengan mengatakan tetap pada tuntutan hukumannya.(TIM/KTN)

Bagikan :