Sempat Ditangkap Polisi, Masyarakat Adat Batak Ziarah ke Makam BJ Habibie yang Tutup TPL Tahun 1999

Bagikan :

JAKARTA – Kliktodaynews.com|| Aliansi Gerak rakyat (Gerak) Tutup TPL berziarah ke makam Presiden Ke-3 Republik Indonesia Prof Dr Ing BJ Habibie, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 27 November 2021.

Sejumlah 40 orang perwakilan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL dating mengenang momentum kebijakan BJ Habibie menghentikan operasional PT Inti Indorayon Utama (IIU), sekarang bernama PT Toba Pulp Lestari, pada 19 Maret 1999.

Penutupan operasional perusahaan IIU dilakukan karena masyarakat yang menolak kehadiran industri pulp (bubur kertas) dan rayon (bahan tekstil) yang membawa dampak lingkungan. Masalah lain perampasan lahan atau wilayah milik masyarakat beserta dampak ikutannya.

Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarat Adat (AMAN) Tano Batak Roganda Simanjuntak, mengatakan sebanyak 40 orang perwakilan masyarakat adat di kawasan Danau Toba berziarah ke makam BJ Habibie.

Mereka berasal dari 20 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Simalungun, Toba, Tapanuli Utara (Taput), Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Kabupaten Samosir.

Tujuan berziarah untuk mengenang jasa-jasa Presiden BJ Habibie yang sangat berharga bagi masyarakat Batak, yang di masa kepemimpinannya, sangat peka mendengar jeritian-jeritan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan PT IIU.

Di antaranya pencemaran limbah berbahaya di seputar pabirk PT IIU, kerusakan lingkungan di Kawasan Danau Toba dan perampasan tanah rakyat oleh rezim Orde Baru, yang lalu menyerahkan tanah kepada Sukanto Tanoto.

“Beliau (BJ Habibie) adalah pemimpin yang sangat ideal, karena peka akan jeritan-jeritan warga. Beliau juga ilmuan, dan dengan keilmuanannya mendorong dilakukannya penelitian secara ilmiah terkait manfaat dan dampak PT IIU, dan kemudian terbukti tanpa ragu-ragu menutup PT IIU saat itu,” ujar Roganda kepada wartawan, Sabtu (27/11/2021).

Perwakilan masyarakat adat ziarah ke makam Presiden RI Ke-3 BJ Habibie di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Mereka berdoa di makam Habibie yang pusaranya bersebelahan dengan sang istri, Hasri Ainun Besari.

Roganda bersama komunitas masyarakat adat Kawasan Danau Toba sudah dua pekan berada d Jakarta. Mereka melakukan aksi dan teatrikal bersambung. Di antaranya, mendatangi Komnas HAM, Komnas Perempuan, kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Istana Negara, serta kantor Kementerian Linkungan Hidup dan Kehutanan.

Aspirasi yang dibawa dengan berbagai alasan untuk satu tujuan, agar pemerintah menutup PT TPL karena dianggap lebih banyak dampak negatif (mudharat kehadirannya) daripada manfaatnya.

Baca Juga :  Bupati Se-Indonesia Heran, Program Haroan Bolon di Simalungun bisa Berjalan di Masa Pandemi Covid-19

“Kami sangat merindkukan pemimpin seperti sosok Presiden ketiga bapak BJ Habibie. Karena itu, kami datang untuk berterima kasih, mengucap syukur, dan berdoa kepada Tuhan yang Mahakuasa, untuk menempatkan beliau di tempat terbaik yang disediakan oleh Tuhan,” kata Roganda, satu dari 21 pendemo yang diangkut polisi dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (26/11/2021) petang.

“Kami juga berharap, pemimpin yang selarang, bapak presioden Joko Widodo dapat meniru kepemimpinan pak Habibie yang sangat peka mendengar jeritan warganya. Harapan kami, Presiden Jokowi menutup TPL, dan tanah dikembalikan pada rakyat,” ujar Roganda.

Ia menandaskan, “Kami berharap pak Jokowi beritndak seperti pak BJ Habibie. Kami melihat, Pak Jokowi sebenarnya juga peka terhadap jeritan rakyat. Namun mungkin, beliau belum konsentrasi pada kasus TPL. Padahal data-data, dosa-dosa TPL sudah disampaikan kepada beliau, kami berharap, agar presiden Jokowi memberi solusi yang tepat dengan menutup PT TPL.”

Sebelumnya, 6 Agustus 2021, aktivis lingkungan dari Sumatera Utara, Togu Simorangkir –yang berjalan kaki 54 hari bersama tim 11 Aksi Jalan Kaki Tutup TPL– bertemu dengan Presiden Jokowi. Saat itu, Togu menyerahkan buku berisi daftar dampak buruk kehadiran (dosa-dosa) PT IIU/TP di Kawasan Danau Toba.

Tetua Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Mangitua Ambarita menatakan hal senada.

“Kami masyarakat adat dari Tanah Batak, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Ke-3, Bapak BJ Habibie, yang peduli pada keluhan dan apirasi masyarakt adat, serta lingkungan hidup dengan menutup PT IIU,” ujar Mangitua Ambarita, Wakil Ketua Umum Lamtoras dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

“Kami berziarah untuk mengingat kebijakan dan keputusan Presiden BJ Habibie pada masa itu, yang merespons keluhan masyarakat. Doa kami supaya ada lagi pemimpin Indonesia yang peduli pada masyarakat,”kata Mangitua.

Mangitua pernah mengalami kriminalisasi. Ia terpenjara dua tahun karena mempertahankan tanah adat Sihaporas yang sudah terbit peta Enclave Belanda tahun 1916. Dampaknya, buat dia pribadi, dua anaknya gagal kuliah pada perguruan tinggi negeri. Seorang putus kuliah dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, seorang lainnya di Universitas Bangka Belitung.

“Keberanian (Preside BJ Hbaibie) mengambil kebijakan untuk menutup perusahaan yang mengangkangi hak masyarakat, pantas kita syukuri,” ujar Hengki Manalu, aktivis AMAN Tano Batak, yang ikut berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Baca Juga :  PWI Sumut Kecam Pembunuhan Marsal Harahap Wartawan di Siantar

Kehadiran PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang sekarang berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) menorehkan sejarah panjang perlawanan masyarakat di Tapanuli.

Sejak tahun 1987, ketika pabrik perusahaan ini baru berdiri, gerakan perlawanan sudah muncul. Pemicunya adalah perampasan tanah dan pencemaran lingkungan hidup di sekitar pabrik.

Perusahaan penghasil pulp dan rayon yang pabriknya berada di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Porsea, dituduh menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat serius tidak hanya di sekitar pabrik, tetapi juga di desa-desa sepanjang daerah aliran Sungai Asahan.

Gerakan perlawanan dengan isu lingkungan ini semakin meluas ke daerah-daerah lain yang juga terkena dampak lingkungan serupa.

Aksi massa yang berujung pada kekerasan kerap terjadi. Korban jiwa pun tak terhindarkan, baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan. Terdapat dua korban meninggal, akibat kekerasan aparat keamanan dan pihak TPL kepada warga.

Warga bernama Ir Panuju Manurung meninggal 26 November 1998, berselan tiga hari setelah menjadi korban penembakan, saat unjuk rasa di pabrik PT IIU Porsea, 23 November 1998.

Gerakan perlawanan rakyat membuahkan hasil. Pada 19 Maret 1999, Presiden BJ Habibie memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT IIU. Keputusan itu disambut hangat oleh masyarakat dan dianggap sebagai sebuah kemenangan gerakan rakyat.

Setelah Presiden BJ Habibie lengser, wacana membuka PT IIU berkali-kali muncul. Dan setiap muncul wacana itu, rakyat kembali bergolak. Demontrasi berjilid-jilid. Bentrok sering terjadi.

Bentrok besar terjadi di Porsea, antara masyarakat versus pihak IIU dan polisi pada 21 Juni 2000. Bentrok tersebut disebabkan adanya penculikan warga yang bertugas jaga malam, oleh aparat kepolisian.

Seorang pelajar kelas dua STM Yayasan Parulian Porsea, bernama Hermanto Sitorus, yang kebetulan melintas, tewas tekena terjangan peluru yang ditembakkan oleh polisi. Kasus ini belum pernah diusut.

Namun di era kepemimpinan Presiden Abdulrahman Wahid, korporasi ini kembali dibuka. Melalui sidang kabinet 10 Mei 2000 yang dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP), pemerintah memutuskan untuk menutup pabrik rayon namun membuka kembali pabrik pulp.

Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea (politisi PDIP), aktif mendorong dan me beri izin pembukaan kembali PT IIU/TPL. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat, yang terus berlangsung hingga kini. (*)

Roganda Simanjuntak
0852 61444399
Aliansi Gerak Tutup TPL

Bagikan :