Seoul-Kliktodaynews.com||
Kapal-kapal Rusia telah mengangkut sejumlah besar kontainer dari Rusia ke Korea Utara yang mengangkut suplai logistik militer, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian ungkap kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.
Dilansir dari media Reuters, Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Korea Utara melakukan transfer senjata ke Rusia untuk keperluan perangnya di Ukraina. Moskow dan Pyongyang membantah tuduhan tersebut, namun mereka berjanji tahun lalu untuk memperdalam hubungan keamanan.
Jepang juga mengumumkan sanksi terhadap 11 organisasi dan satu individu, yang mencakup kelompok-kelompok Rusia yang terlibat dalam kerja sama militer untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina.
“Pembelian senjata oleh Rusia dari Korea Utara melanggar resolusi PBB yang relevan yang sepenuhnya melarang transfer senjata dan material terkait kepada maupun dari Korea Utara,” ujar Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi dalam sebuah konferensi pers.
Menurut kementerian luar negeri Korea Selatan, seorang warga Korea Utara yang mewakili perusahaan milik negara yang berbasis di Suriah mengadakan negosiasi untuk mempromosikan perdagangan senjata dengan seorang warga Rusia dari Grup Wagner antara tahun 2022 dan 2023. Kementerian tersebut mengutip sebuah laporan tahunan dari tim ahli PBB yang memantau negara tertutup tersebut.
Seorang individu lain di sebuah perusahaan yang berbasis di Rusia terlibat dalam memasukkan diesel dari Rusia ke Korea Utara, kata kementerian tersebut, menuduh kedua individu tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
Lima warga Korea Utara lainnya membantu mengumpulkan dana untuk mendukung pengembangan program nuklir dan rudal Pyongyang dengan mendapatkan mata uang asing sebagai staf IT, kata pernyataan Korea Selatan.
Rusia bulan lalu menyebut sanksi Korea Selatan terhadap individu dan entitas Rusia sebagai “langkah yang tidak kooperatif” dan memperingatkan bahwa pihaknya akan merespon pada saat yang tepat.
Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB untuk program rudal balistik dan nuklirnya sejak tahun 2006, dan langkah-langkah tersebut telah diperketat selama bertahun-tahun.
Awal tahun ini, tim ahli PBB yang memantau sanksi-sanksi terhadap Korea Utara gagal memperpanjang kewenangannya setelah veto dari Moskow, sehingga hal ini mendorong Amerika Serikat dan para sekutunya untuk mencari alternatif lain. (Wtg)
