Dewan juga mendorong adanya transparansi informasi terkait lokus survei BPS agar dapat dilakukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.
Sementara itu, Kepala Bappeda menekankan perlunya sinergi lintas sektor, termasuk peran Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan, mengingat IPM juga dipengaruhi faktor kesehatan dan literasi. Bappeda mendorong agar perencanaan anggaran dilakukan secara terfokus pada kegiatan prioritas yang mampu memberikan dampak signifikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa upaya penurunan angka putus sekolah telah berjalan melalui PKBM/SKB, pondok pesantren, serta bantuan BOPDA Kesetaraan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan data serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk kembali bersekolah. Dinas juga mengusulkan kemungkinan lahirnya regulasi berupa Perda atau Perbup terkait kewajiban sekolah bagi masyarakat Way Kanan.
Sebagai kesimpulan, rapat menyepakati sejumlah langkah strategis, diantaranya:
- Mendorong Pemerintah Kampung untuk melakukan pendataan warga putus Sekolah dan mensosialisasikan pentingnya pendidikan.
- Mengoptimalkan peran PKBM dan SKB sebagai pusat layanan pendidikan kesetaraan.
- Mengintegrasikan program Dinas Pendidikan dengan Dinas Perpustakaan dalam pendidikan keaksaraan dan literasi masyarakat.
- Menyusun regulasi serta kebijakan berbasis data yang lebih terarah pada wilayah-wilayah yang memiliki angka putus sekolah tinggi.
Sekda Machiavelli menyampaikan keyakinannya bahwa melalui sinergi lintas sektor, dukungan DPRD, serta kolaborasi bersama BPS, target peningkatkan RLS dan HLS di Kabupaten Way Kanan dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif bagi peningkatan IPM daerah secara berkelanjutan.
