“Kami sangat menyayangkan sikap pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai contoh yang baik. Apalagi, di tengah upaya semua pihak untuk meningkatkan PAD, justru pejabat yang seharusnya memberikan teladan malah tidak menunjukkan contoh yang benar dengan tidak membayar pajak kendaraan dinas,” tambah Yosep.
Menurutnya, tindakan tersebut sangat bertolak belakang dengan program pemerintah yang sering disampaikan untuk meningkatkan PAD dan transparansi anggaran daerah. “Ini adalah ironi besar. Kita semua tahu bahwa untuk meningkatkan PAD, segala potensi yang ada harus dimaksimalkan, namun jika pejabat saja tidak mematuhi aturan dasar, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada kebijakan yang ada?” ujarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, HMI Cabang Kotabumi juga meminta agar Bupati Lampung Utara bertindak tegas terhadap pejabat yang tidak mematuhi kewajiban ini. “Bila perlu, copot pejabat yang tidak mau membayar pajak kendaraan dinas tersebut agar pemerintah daerah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya pernyataan ini, HMI Cabang Kotabumi berharap agar pemerintahan Kabupaten Lampung Utara dapat terus berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah demi kemajuan daerah yang lebih baik. (Suin)
