Tak hanya itu, aliansi juga tengah menyiapkan tahapan aksi, mulai dari pengajuan permohonan resmi hingga rencana aksi damai ke Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan DPRD Way Kanan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Koordinasi pergerakan disebut akan dipusatkan di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, dengan Arsan Temenggung sebagai salah satu basis kegiatan.
Sebagai langkah lanjutan, aliansi juga berencana menggelar forum diskusi terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum dari Polres Way Kanan, pemerintah daerah, DPRD, serta organisasi pemerhati lingkungan.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan regulasi, sekaligus memastikan pengelolaan tambang rakyat yang legal dan berwawasan lingkungan.
Perwakilan aliansi menegaskan bahwa pembentukan organisasi ini merupakan bentuk keseriusan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
Mereka berharap pemerintah segera memberikan respon konkret terhadap persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga masyarakat penambang dapat kembali beraktivitas secara legal dan sejahtera.
Dengan terbentuknya Aliansi Masyarakat Tambang Way Kanan, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara terorganisir serta menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemangku kepentingan. (Wk/ktn)
