Tapanuli Tengah, Kliktodaynews.Com|| Dituding Ketua DPRD kabupaten Tapanuli Tengah, Khairul Kiyedi Pasaribu tidak pro rakyat dan melainkan pro mantan Bupati Tapteng, Bahktiar Ahmad Sibarani yang merupakan ‘tuan’ Khairul Kiyedi Pasaribu.Sehingga APBD Tahun Anggaran 2024 belum disahkan oleh Ketua DPRD.
Menanggapi hal itu, Raju Firmanda Hutagalung selaku Kader Partai Hanura menuding Ketua DPRD Tapanuli Tengah tidak berpihak pada Rakyat, dikarenakan tertundanya pengesahan APBD yang mampu berdampak pada aktifitas hingga pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat melambat dan berkemungkinan terhenti.
“Jika tidak mampu bekerja untuk rakyat sebaiknya mundur saja, saudara digaji Negara bukan untuk kepentingan ego sektoral atau kelompok. APBD yang harus segera di Sah kan itu merupakan kepentingan publik lebih tepatnya masyarakat Tapteng. Menunda hingga membatalkan pembahasan dan pengesahan APBD itu kita nilai sebagai bentuk tidak berpihaknya saudara terhadap kepentingan masyarakat.” Sebutnya.
Dijelaskan oleh Politisi Muda dari Hanura Tapanuli Tengah tersebut, bahwa untuk diketahui Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. ,”jelasnya kepada sejumlah media.
Raju menerangkan bahwa pihaknya Hanura Tapteng walau tidak ada respon yang elok dari Ketua Hanura, akan melakukan Komunikasi pada 3 Tokoh Ketua Partai Politik yang sudah lebih dulu merespon lambannya kinerja Ketua DPRD Tapteng, supaya menyamakan persepsi untuk kepentingan masyarakat.
Obed Mei Situmeang menimpali yang juga adalah kader partai Hanura saat bersamaan dengan Raju, bahwa ia sepakat dengan Raju dan menilai bahwa Ketua DPRD Tapteng hari ini bekerja sangat lambat dan tidak profesional dan terasa lebih mentuankan mantan Bupati Tapteng.
Masih katanya, “ini sudah tanggal berapa, harusnya Pembahasan soal APBD ini sudah tuntas. Jangan sampai dikarenakan lambatnya kinerja dan ketidak profesionalan ketua DPRD bekerja berdampak buruk pada sistem pemerintah.
“kita berharap pada Setiap Fraksi yang ada di DPRD Tapteng supaya menjadi pendorong percepatan persoalan APBD ini supaya cepat diselesaikan”Tandas obet.
Ditempat yang kebersamaan Demhot Tampubolon menyebutkan, ” kit kecewa terhadap kinerja Ketua DPR Tapteng sampai hari ini terkesan tidak peduli terhadap masyarakat.
“Kita berharap ada teguran dari Mendagri supaya Pengesahan APBD Tapteng On Progres untuk kemaslahatan masyarakat Tapteng. Kami juga akan berdoa untuk PJ Bupati supaya Tuhan Memberikan Kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah yang sedang di emban”, tandas Demhot.(HP).
