TOBA – Sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Kabupaten Toba mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian hasil reses I Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Toba, Senin (9/4/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Toba, Henry Tambunan, didampingi Tomson Manurung, dihadiri 21 anggota dewan serta Sekretaris Daerah Paber Napitupulu bersama jajaran OPD, camat, dan undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan bahwa hasil reses bukan sekadar laporan, melainkan suara nyata masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Toba.
Dari berbagai daerah pemilihan (dapil), persoalan yang disampaikan cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, infrastruktur, kesehatan, hingga penguatan ekonomi desa.
Di Dapil V (Laguboti, Sigumpar, Silaen), DPRD menyoroti penyaluran bantuan bibit dan pupuk subsidi agar tepat sasaran. Bantuan diminta diberikan kepada kelompok tani yang benar-benar aktif dan produktif, bukan sekadar formalitas kelompok.
Sementara itu, Dapil IV (Habinsaran, Borbor, Nassau) menyoroti persoalan serius jaringan internet dengan puluhan titik blank spot yang menghambat kemajuan desa. DPRD bahkan mengusulkan penggunaan teknologi satelit seperti Starlink serta pembangunan BTS untuk memperkuat sinyal.
Selain itu, kondisi fasilitas kesehatan seperti Polindes di Purba Tua yang rusak parah juga menjadi perhatian mendesak, karena berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
Masalah infrastruktur jalan turut menjadi sorotan, khususnya ruas jalan provinsi penghubung Parsoburan–Labuhanbatu Utara yang rusak berat dan membahayakan pengguna jalan.
