Ajibata-Klitodaynews.com
Demi mendukung majunya pariwisata Destinasi Internasional Danau Toba yang di kelilingi oleh 6 Kabupaten Di Sumatera Utara, masing-masing pemerintah daerah diharapkan saling mendukung, dan kerja sama guna menertibkan pungutan liar yang bermodus kan parkir, dengan bermerekkan Pemerintah.
Sebab, kemajuan pariwisata harus ada komitmen bersama baik pemkab dan TNI/Polri.persoalan pungutan liar(pungli) modus parkir serta tidak masuk akal ini, justru menimbulkan keluhan dan memperburuk citra daerah setempat.
“Semua Mobil yang membeli tiket di loket Kapal Ihan Batak, di sambangi pria memakai logo Dinas Perhubungan Tobasa dan mengatakan uang parkir, ” Terang Direktur Lingkar Rumah Rakyat Indonesia Sumatera Utara Rudi Samosir, Rabu(20/11/2019) di kapal Ihan Batak.
“Dengan modus karcis hasil foto copy bertuliskan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir nomor 002591 karcis retribusi parkir di tepi jalan umum, mobil bus dan sejenisnya. Rp 3.000 perda Kabupaten Tobasa nomor 4 tahun 2012 dengan stempel Bupati Tobasa dan Dinas Perhubungan Tobasa, inilah pelaku pungli tersebut memalak para mobil yang akan naik ke Kapal, dan berhenti sebentar untuk membeli tiket, ” Kata Rudi.
Kalau ingin daerah kita murni menuju kemajuan pariwisata hal ini tidak boleh terjadi. Serta harus ada pelarangan keras. Sebab hal tersebut akan membawa kabar buruk oleh wisatawan sekembalinya dari daerah itu.
“Dasar itu saya meminta Kapolres menindak pelaku pungli dan Bupati copot Kadishub Tobasa, itukan pelabuhan Pemerintah kok di parkir.
Seandainya itu parkir,mana lokasi parkirnya??? Kan tidak ada.Ini masuk kapal. Kok di parkir.!!Jangan ditiru buruknya di pelabuhan lain dan coba diterapkan dilokasi wisata tanah Batak ini.” Ucapnya kesal.
Salah satu supir Erwin(50) warga medan ini mengatakan heran dengan pengutipan uang parkir. “Saya kan sudah bayar tiket dan parkirnya di kapal bang, ini di darat kita berhenti dipelabuhan sebentar beli tiket, di kutip uang parkir. Heran juga bang. Tapi kemarin sudah tidak ada itu bang. Sekarang ada lagi, ” Katanya.
Kadis Perhubungan Tobasa coba di konfirmasi terkait hal ini belum dapat memberi keterangan. (RS/KTN)
