Taput-Kliktodaynews.com|| Surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di temukan di Taput, hal ini disampaikan Bahari Simanjuntak selaku pegiat Sosial Kontrol dan Lorencius Situmeang dari Barisan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (BAKKIN) rabu(6/9/2023)
Ungkap peredaran surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak(BBM) bersubsidi dari Dinas Pertanian Kab.Tapanuli Utara(Taput) ke pemilik Alat mesin Pertanian(Alsintan) yang diduga palsu.
Dikatakan Bahari, dari temuan 6 lembar surat rekomendasi yang dijadikan sebagai sample di SPBU Pertamina 14 – 224 – 302 BPS kota tarutung, dan secara resmi dibawa kedinas pertanian oleh Manager Sirait hanya dua yang asli yang ditandatangi oleh sekretaris Dinas Pertanian Taput Fajar Gultom. Selebihnya adalah rekomendasi Palsu, dan itu diakui langsung oleh Fajar Gultom.
“Disaat kami konfrontir memperjelas keabsahan dari surat yang dikeluarkan Dinas pertanian untuk mengambil minyak bersubsidi untuk Alsintan, yang secara langsung dihadiri oleh pihak penanggung jawab SPBU Tarutung, dari 6 surat rekomendasi tersebut ternyata ada 4 surat yang palsu,” ungkap Bahari.
Dan dari pengakuan Fajar lanjut Bahari, banyak oknum oknum tertentu yang memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas Pertanian untuk pembelian BBM bersubsidi hanya modal scan Barkode.
Seirama dengan Bahari,Lorencius menduga ada oknum oknum yang sengaja memalsukan surat rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi dari Dinas Pertanian untuk keuntungan pribadi.
Bahkan ada dugaan ada oknum dari dinas pertanian Taput yang juga ikut bermain.
Sebab ketika Dinas Pertanian melalui Sekretaris Dinas Fajar Gultom dipertanyakan langkah apa yang akan dilakukan ketika mengetahui ada pemalsuan data,menurut Lorencius Fajar Gultom tidak ada memberikan komentarnya.
“Saat kita pertanyakan langkah apa yang akan dilakukan setelah mengetahui ada pemalsuan surat rekomendasi, Fajar Gultom tidak bisa memberi jawaban”papar Lorencius.
Padahal seyogyanya tambah Lorencius ketika ada pemalsuan dokumen, baik itu surat surat, tandatangan, stempel dan lainya seharusnya pihak Dinas Pertanian perlu membuat laporan polisi
Untuk itu lanjut lorencius, solusi yang terbaik adalah melibatkan aparat penegak hukum(APH). Supaya pihak pihak yang sengaja bermain curang dalam BBM bersudsidi bisa ditindak
, Kamu juga berharap agar pihak APH dapat melakukan penertiban, penyaluran BBM bersubsidi.
“Dari data data yang kita miliki serta hasil investigasi, maka sebaiknya kita harus libatkan aparat penegak hukum”tegas Lorencius. (Stn/KTN)
