TAPUT, Kliktodaynews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara terus memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi agar memberi manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil energi panas bumi di Indonesia.
Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng menghadiri Rapat Rekonsiliasi Perhitungan Persentase Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Panas Bumi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Ballroom 5 Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (28/10/2026).
Kegiatan dibuka oleh Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dan menghadirkan sejumlah narasumber lintas kementerian, antara lain:
Gigih Udi Atmo (Direktur Panas Bumi, Kementerian ESDM),
Nurdianto Setiawan (Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu),
Ardi Eko Widoyo (Kemendagri), dan
Rachman Apri (Ditjen Anggaran, Kemenkeu).
Turut hadir pula para kepala daerah, perwakilan perangkat daerah, serta perusahaan pengelola panas bumi dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Deni menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat dan perusahaan pengelola panas bumi, terutama agar pengelolaan sumber daya tersebut memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Kami berharap pengelolaan panas bumi di Tapanuli Utara tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi warga. Melalui program CSR, kami mendorong dukungan untuk pembangunan alat pengering komoditas pertanian seperti jagung, kopi, dan cokelat, serta penghangat air bagi usaha perikanan air tawar,” ujar Deni.
