“Kami sedang berupaya menormalkan distribusi. Situasi ini dipengaruhi mekanisme pengiriman, namun kami sudah menyurati Pertamina untuk mendapatkan penambahan pasokan,” ujar Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dalam dalam jumpa persnya Jumat (5/12) malam
Dia juga menekankan agar perusahaan tertentu membatasi penggunaan BBM, terutama untuk aktivitas seperti pengangkutan kayu, logging, dan kegiatan nonprioritas lainnya, hingga pasokan kembali stabil.
Prioritas untuk Daerah yang Tidak Memiliki SPBU
Untuk mencegah antrean berlebihan, Pemkab akan memberikan prioritas suplai ke kecamatan yang tidak memiliki SPBU.
Namun pemerintah juga mengingatkan bahwa bila distribusi diserahkan kepada agen di kecamatan tersebut, maka tidak boleh diteruskan kepada pengecer, agar BBM tetap sampai kepada masyarakat umum.
“Kita berupaya supaya tidak terjadi penumpukan. Kecamatan yang tidak memiliki SPBU akan diprioritaskan dalam distribusi,” terangnya
Pemkab Taput berharap situasi BBM dapat segera normal seiring langkah korektif yang diambil dan koordinasi intensif dengan Pertamina.
Bupati JTP juga meminta masyarakat tidak melakukan penimbunan atau pembelian berlebihan selama masa pengendalian. (Tim)
