Tak hanya itu, ia juga menyinggung proyek fisik tahun 2024 berupa rabat beton yang diduga tidak sesuai dengan anggaran.
Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan hanya peninggian jalan lama, bukan pembangunan baru sebagaimana mestinya.
“Kami berharap Inspektorat turun langsung ke lapangan dan bekerja secara profesional demi menjaga marwah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sukarmedi memaparkan sejumlah dugaan penyimpangan dana desa berdasarkan hasil investigasi warga, yang mencakup berbagai kegiatan sejak tahun anggaran 2022 hingga 2024.
Pada tahun 2022, dugaan penyimpangan antara lain pada kegiatan penanggulangan bencana, pembangunan jaringan komunikasi, serta pengelolaan lumbung desa yang diduga mengalami mark up anggaran.
Sementara pada tahun 2023, dugaan serupa terjadi pada pengelolaan lumbung desa, program makanan tambahan bagi ibu hamil, penyelenggaraan pendidikan, hingga penyaluran BLT yang disebut tidak dilakukan secara penuh.
Untuk tahun 2024, dugaan penyimpangan mencakup program ketahanan pangan, kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan, serta pembangunan infrastruktur desa seperti pengerasan jalan dan jalan tani.
Secara keseluruhan, nilai dugaan penyimpangan dana desa dari tahun 2022 hingga 2024 tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.
“Semua ini berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan sebagai warga. Kami berharap laporan ini benar-benar ditindaklanjuti secara serius,” pungkasnya. (Red/ktn)
