Sesuai data sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 KPK Paling banyak menangani kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Daerah dengan Angka 38 % di Kabupaten/Kota dan 12 % di Provinsi. Sehingga tata kelola di Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, penting dilakukan evaluasi secara berkala untuk peningkatan atau perbaikan ekosistem pencegahan anti korupsi.
Harapannya hasil dari kegiatan MCP ini pararel dengan kondisi dilapangan, jangan sampai nilai MCP nya tinggi tapi masih banyak kekurangan yang terjadi, sehingga kita harus terus mengoptimalkan pencegahan korupsi.
Ketua KPK RI Setyo Budiyanto dalam kegiatan ini mengatakan, bahwa Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana.
Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring dari prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveilance (hubungan geografis) dan prevention (8 fokus area)
Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Tapteng, Dr. Erwin Hotmansah Harahap, S.STP, MM, Kepala Inspektorat Tapteng, M.Malau, Kepala BPKPAD , serta Serta perwakilan 8 OPD yang menjadi 8 area intervensi MCP KPK.(HP).
