Masinton mengatakan, itulah yang akan diselesaikan melalui mekanisme demokrasi, karena demokrasi itu memberikan ruang untuk mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Dia pun mempersilakan KPU untuk meneliti dan memeriksa semua berkas yang telah disampaikan partai pengusung (PDIP dan Partai Buruh).
“Monggo bapak-ibu, silakan diteliti dan diperiksa kembali. Silakan gunakan argumen sesuai aturan, jangan ‘pokok-e pokok-e’, malu kita bapak,” ketusnya.
Masinton berharap, seluruh proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan beradab. Dengan menjunjung tinggi etika dan keadaban sebagai masyarakat Tapteng.
“Kita tampakkan keadaban kita dalam berdemokrasi. Kita tampakkan keadaban kita dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu. Kita tampakkan keadaban kita di tanah peradaban Tapteng,” katanya.
Tapteng adalah tanah bertuah, ditandai sejarah peradaban nusantara. Sejarah perdagangan Internasional dan kebudayaan, ada di Tapteng.
Pihaknya juga berharap, komisioner KPU Tapteng melakukan asistensi. Tunaikan tugas secara professional dan independen, tanpa di setir oleh siapapun yang merasa ketakutan dengan kehadiran kami sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.
“Bapak-bapak adalah pelaksana tugas undang-undang dan peraturan lainnya, bukan penafsir. Kita minta supaya ini diperlakukan adil, dan kita mulai proses keadilan dari KPU Tapteng.
Proses keadaban itu akan dimulai dari KPU. Tidak boleh ada satu pihak pun yang merasa berada di atas hukum. Tidak boleh ada satu pihak pun yang merasa berkuasa terhadap Tapteng dengan semena mena.
