Perlu saya tegaskan,” sesuai sesuai perbincangan saya dengan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu beberapa pekan lalu, beliau tidak mau urus soal proyek dan tidak ada yang namanya kewajiban fee proyek dan termasuk fee jabatan calon Kepala Dinas dan silahkan kalau mau ikuti lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Tapteng saya tidak ada perintah kepada siapun yang jual-jual proyek kepada siapapun,” sebut TS menirukan keterangan Bupati Tapteng.
Beliau saat ini tengah konsentrasi menertibkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang pemilik HGU dan yang tidak memiliki HGU, termasuk memikirkan bagai mana masyarakat Tapteng naik Kelas dan adil untuk semua,” kata TS lulusan USU itu.
Oleh karena itu, kita minta kepada masyarakat yang mengetahui adanya sistem transaksi fee proyek, silahkan laporkan kepada pihak berwajib dan juga kita harapkan agar Pokja Penyedia Barang/Jasa di ULP Pemkab Tapteng jangan mau terlibat sebagai mekelar proyek dan silahkan lakukan tugas mu sesuai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa,” imbuhnya.
Sejauh berita ini dilansir awak media belum mengkonfirmasi Kepala ULP Pemkab Tapteng terkait adanya sekelompok mantan tim sukses menjadi makelar proyek. (CP).
