Warga memperkirakan total dugaan kerugian negara dari berbagai kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp1,36 miliar, berdasarkan hasil investigasi lapangan yang mereka lakukan.
“Kami berharap Inspektorat segera melakukan audit secara menyeluruh. Jika terbukti, kami juga meminta agar kepala desa diberhentikan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Rahmat.
Sukarmedi Simanullang menambahkan, masyarakat juga berharap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dapat turun tangan menanggapi keluhan warga.
“Kami berharap Bupati mendengar aspirasi masyarakat, karena selama ini oknum kepala desa dinilai arogan terhadap warga,” ujarnya.
Warga juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat mereka akan kembali melayangkan laporan tambahan ke Inspektorat terkait program ketahanan pangan, termasuk pengadaan ternak ayam dan alat pertanian, sekaligus mempertanyakan tindak lanjut laporan sebelumnya.
Mereka menilai, dengan besarnya dana desa yang diterima setiap tahun—yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar—pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Tapteng maupun Kepala Desa Sigambo-gambo belum berhasil dikonfirmasi terkait laporan tersebut. (CP/ktn)
