Ia juga menyoroti pengelolaan mesin panen padi (combine harvester) bantuan pemerintah yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, hasil penyewaan mesin tersebut tidak jelas, bahkan kini kondisinya rusak dan tidak diperbaiki.
Hal senada disampaikan Rakkon Manullang yang mempertanyakan penggunaan anggaran internet desa tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30 juta, namun layanan internet tidak pernah dirasakan masyarakat.
Selain itu, warga juga menduga adanya penyaluran BLT yang tidak lengkap pada tahun 2022 dan 2023, serta dugaan mark up pada program pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil.
Perwakilan warga lainnya, Sukarmedi Simanullang, berharap Inspektorat segera menindaklanjuti laporan tersebut, mengingat pengaduan telah disampaikan sejak April 2025 dan kini telah diajukan kembali untuk kedua kalinya.
“Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti. Kami datang jauh-jauh dari Barus demi kebaikan desa. Kami ingin ada tindakan tegas terhadap oknum kepala desa,” ujarnya.
Ia juga menyebut masyarakat merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan kepala desa yang dinilai arogan.
Kasus ini kini menunggu langkah lanjutan dari Inspektorat Tapteng untuk memastikan kebenaran dugaan serta memberikan rekomendasi penanganan sesuai aturan yang berlaku. (CP)
