“Sampai saat ini Dinas PU Tapteng masih menolak melanjutkan pengurusan PBG 0 Rupiah dan tetap meminta melengkapi Dokumen sebagai Pemenang Tender/Lelang 3 juta Rumah untuk Tapanuli Tengah dari Kementerian Perumahan dan Permukiman Kawasan di Jakarta.
Untuk itu,”saya sangat menyesalkan sikap Kabid Tata Ruang dan Kadis PU yang tidak mau berkoordinasi ke Kementerian PU atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meminta penjelasan terkait bagaimana Penerapan dan implementasi dari SKB 3 Menteri, atau daerah lain yang sudah menerapkan PBG Retribusi PBG 0 Rupiah, dari hal tersebut kita menilai Kadis PUD Tapteng, Johannes Saruksuk minim akan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sudah selayaknya Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu mengevaluasi jabatan Kabid Tata Ruang dan Kadis PUD Tapteng,” jika ingin Tapteng Naik Kelas, sarannya.
“Kabid Tata Ruang dan Kadis PU harus dapat membedakan mana tender dan mana program, disamping itu pihak Dinas PUD Tapteng berdalil sesuai hasil Zoom mereka dengan Dirjen Keuangan Kemendagri bahwa untuk mendapatkan Izin PBG retribusi 0 rupiah pemohon harus harus melampirkan surat pemenang tender 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Permukiman Rakyat, dari situ kita menilai Kadis PUD Tapteng tidak mengerti yang mana program dan mana tender proyek,” ujarnya senyum.
“Masa sekelas Zoom lebih tinggi Tingkatannya dari SKB 3 Menteri, kacaulah Tapteng ini kalau begini SDM seorang Kadis, kalau begininya SDM Kadis di Tapteng ini, kapan naik Kelasnya Tapteng,” tuding Ericson selaku Ketua REI Sibolga-Tapteng dan kami siap untuk duduk bersama membahas dan mencari solusi terbaik.
