Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Plus PKB, Joko Pranata Situmeang, menambahkan bahwa pembentukan pansus membutuhkan dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPRD Tapteng.
“Mudah-mudahan kawan-kawan fraksi lain juga sependapat dan sejalan dengan niat baik ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, usulan pansus ini muncul sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi masyarakat baru-baru ini yang menuntut kejelasan proyek pembangunan kantor bupati.
“Inilah manfaatnya pansus dibentuk. Sebagai lembaga legislatif, kita wajib meluruskan isu-isu yang berkembang,” katanya.
Anggota Fraksi PKB yang tergabung dalam Fraksi PDIP Plus, Abdul Rahman Sibuea, menegaskan bahwa pihaknya akan cepat merespons aspirasi masyarakat.
“Masyarakat sudah datang berbondong-bondong meminta kejelasan proyek ini. Kami sebagai wakil rakyat wajib menindaklanjuti aspirasi mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, surat dukungan pembentukan pansus telah dikirimkan ke pimpinan DPRD.
“Yang terpenting bagi kami adalah membantu menyelesaikan persoalan ini agar keinginan masyarakat dan pemerintah, baik bupati maupun wakil bupati, bisa terakomodir,” jelasnya.
Menurut Abdul Rahman, Fraksi PDIP Plus PKB juga mendorong agar pembangunan kantor bupati segera diselesaikan.
“Kita tidak ingin pembangunan ini terus mangkrak. Ini menyangkut uang rakyat, dan harus kita awasi bersama,” tandasnya.
Diketahui, proyek pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah telah dimulai sejak tahun 2020 dan hingga kini belum rampung. Proyek tersebut dikabarkan telah menelan anggaran sekitar Rp85 miliar. (Tim)
