Maka itu, terhadap rapat yang substansinya di luar tupoksi, dalam fungsi pengawasan dan substansi pemerintahan, maka pimpinan OPD harus tetap bekerja dan tidak perlu hadir rapat.
“Bapak ibu, saya datang kemari adalah mengedepankan orientasi untuk menata daerah ini untuk bertumbuh. Kita bisa sama-sama membangun Tapteng,” kata Masinton Pasaribu.
Dia mengungkap, sampai sekarang Tapteng tidak ada apa-apanya, tidak ada pembangunan, yang ada cuma bangunan, itu pun bangunan mangkrak yang tak bisa digunakan karena tidak jelas.
“Maka orientasi pembangunan kita ke depan tidak dari sektor itu. Saya sudah sampaikan ke OPD jika DPRD menghambat, saya sudah siapkan skenario Perkada 5 tahun,” katanya.
Kalau anggota DPRD Tapteng tidak setuju, boleh. Tapi jangan pernah tidak setuju dengan pilihan rakyat untuk perubahan Tapteng naik kelas dan adil untuk semua.
“Kita semua berada di sini, dimonitor dan diawasi oleh rakyat, bapak ibu memang memilik hak interpelasi, tapi rakyat juga memiliki hak untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya,” kata Masinton Pasaribu.
Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani akhirnya berhasil meredam situasi. Dia mengatakan, tentunya semua pihak tidak ingin terjadi Perkada.(CP).
