Monggo bapak-ibu, silakan ditagih nanti. Tapi sebelum ditagih kami sudah merealisasikannya,” sebut Masinton.
Untuk diketahui, RSU yang turun kelas menjadi Puskesmas tersebut sebelumnya dinamai RSUD Barus. Mengawali pengoperasiannya, RSU tersebut diresmikan pada Mei 2014 oleh Helmy Faishal Zaini yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
Namun pada sekitar tahun 2019, nama RSUD Barus diubah atau turun kelas menjadi Puskesmas Kedai Tiga Barus. Diketahui, alasannya karena kurang maksimal beroperasi yang disebut-sebut tidak mengantongi izin.
Hal lain diungkapkan oleh Masinton. Selama blusukan keluar masuk desa dan kecamatan di Kabupaten Tapteng, ia menerima informasi bahwa saat ini, sangat sulit menjadi kepala desa mau pun perangkat desa.
“Selama ini, mereka cuma jadi objek sapi perah. Kasihan melihat kepala desa kita. Mereka punya anggaran dana desa, tetapi hampir 70% anggaran dana desa itu disetorkan ke oknum-oknum pimpinan di kabupaten,” kata dia.
Masinton menjelaskan, berdemokrasi di dalam proses Pilkada harus dengan riang gembira. Jangan ada lagi masyarakat yang mau ditakut-takuti dan diancam-ancam tidak akan mendapatkan jatah program PKH apabila memilih MAMA.
“Jangan pernah mau ditakut-takuti bapak ibu. PKH itu bukan program pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat. Saya 10 tahun jadi anggota DPR RI, dan saya ikut membahasnya. Itu anggaran memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu,” jelasnya.
