BALIGE – Kliktodaynews.com|| Wakil Bupati Toba, Tonni Simanjuntak mengakui keberadaan sisa lebih pembiayaan anggaran(Silpa) Tahun Anggaran (TA) 2021 di jajarannya masih tergolong besar yakni 86 persen dari Rp 1,1 triliun atau berkisar Rp 178 milyar dan akan dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan pengelolaan anggaran kedepan.
“Kita akui untuk angka sebesar Rp 178 milyar adalah angka yang besar, tetapi konteksnya kita akan coba menjadi rekomendasi kedepan untuk memperbaiki sehingga dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Wabup Tonni Simanjuntak,Selasa(18/1/2022) di Balige.
Menurut Wakil Bupati Toba, Tonni Simanjuntak untuk memperbaiki sistim birokrasi pemerintahan khususnya percepatan realisasi anggaran sangat membutuhkan waktu termasuk hingga saat ini ASN belum menerima gaji untuk bulan Januari 2022.
“Sekarang pimpinan (Bupati-red) Poltak Sitorus dan Wabup serta Sekda dibantu oleh seluruh jajaran sedang berupaya keras menjadikan daerah kita Kabupaten Toba secepatnya Unggul dan Bersinar,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Audhi Murphy Sitorus juga mengakui masih ada beberapa kegiatan di Tahun Anggaran(TA) 2021 tidak terealisasi sehingga harus terjadi Silpa.
“Betul, realisasi keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 masih ada Silpa. Untuk serapan anggaran ada pada kisaran 86 persen sehingga diperkirakan untuk keberadaan Silpa ada pada kisaran Rp 178 milyar,” ujar Sekda, Audhi Murphy Sitorus.
Sekda sekaligus Ketua Badan Anggaran Eksekutif di Pemkab Toba menyebutkan keberadaan Silpa tidak semata karena pengelolaan kegiatan tidak berjalan namun lebih dikarenakan alasan normatif.
“Termasuk sisa selisih hasil lelang kegiatan tentu juga masuk pada Silpa ditambah saat ini untuk pembayaran dana sertifikasi guru banyak yang tidak dibayarkan,” katanya mengakui laporan SKPD untuk rekapitulasi Silpa secara resmi belum diterima.
Kata Sekda, Audhi Murphy Sitorus yang juga didampingi Kepala Bagian Pembangunan, Sesmon Butarbutar mengungkapkan bahwa selain kedua alasan tersebut diatas juga sebagai pemicu banyak anggaran di SKPD secara khusus untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak terlaksana 100 persen serta pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan dari dana taktis(TT) ditunda karena situasi waktu diakhir tahun.
“Nah,potensi ini juga sangat mendongkrak penambahan Silpa apalagi, untuk dana penanganan virus covid-19 yang merupakan hasil refokusing saat ini tidak terserap karena situasi pandemi sudah mulai menurun,” ucapnya.
Pengamat Pembangunan, Herbet Sibarani dalam tanggapannya atas besaran Silpa anggaran di Pemkab Toba adalah harus dijadikan atensi untuk secepatnya merombak kabinet yang tidak serius untuk bekerja.
“Sudah saatnya Bupati dan Wakil Bupati menjalankan pemerintahan secara tegas, jangan mempertahankan kepala dinas yang tidak bisa bekerja secara baik,” ucapnya. (TT/KTN)
