MEDAN – Kliktodaynews.com|| Aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat tetap terjaga hingga April 2024. Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,88 persen (yoy). Sedangkan bila dibandingkan terhadap triwulan IV 2023 mengalami kontraksi sebesar 0,59 persen (q-to-q).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Syaipul mengatakan kondisi APBN di Sumatera Utara mengalami defisit sebesar Rp8,30 trilyun atau terkontraksi sebesar 164,67 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Defisit tersebut disebabkan terkontraksinya pendapatan negara di Sumatera Utara sedangkan realisasi belanja mengalami pertumbuhan. Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp11,86 trilyun atau 26,41 persen dari target,” ucapnya, Kamis (30/5/2024).
Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka capaian tersebut terkontraksi sebesar 17,49 persen (yoy).
“Untuk realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp10,26 trilyun atau 26,24 persen dari target, terkontraksi 16,77 persen. Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi yaitu PPh final sebesar 29,7 persen.,” ucapnya.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar 561,20 milyar atau 14,40 persen dari target, terkontraksi 50,79 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp80,41 milyar atau tumbuh sebesar 4,17 persen (y on y) dan bea keluar sebesar Rp36,07 milyar atau terkontraksi 75,74 persen (yoy).
“Cukai sebesar Rp36,33 milyar atau tumbuh 17,80 persen (yoy). Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.041,63 milyar atau 54,25 persen, tumbuh 14,52 persen (yoy). Sedangkan Realisasi Belanja Negara per 30 April 2024 adalah sebesar Rp20,16 trilyun atau 29,52 persen dari pagu. Bila dibandingkan dengan periode yang sama dari tahun lalu tumbuh sebesar 15,13 persen,” urainya.
APBN berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global. kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban.
“Untuk pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 April 2024 di Sumatera Utara mencapai Rp7,11 trilyun atau 29,48 persen dari pagu. Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 25,57 persen (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Pegawai tumbuh 14,96 persen (yoy),” ujarnya.
Sedangkan belanja barang tumbuh 58,74 persen (yoy), belanja modal kontraksi 17,55 persen (yoy) dan belanja sosial tumbuh 55,78 persen (yoy) Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 10,14 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp13,05 trilyun atau 29,54 persen dari total anggaran TKDD.
“Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 30 April 2024 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 41.069 debitur dengan total penyaluran Rp215,68 milyar. Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 71.513 debitur dengan total penyaluran Rp4,76 trilyun,” katanya.
Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumatera Utara sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumatera Utara.
“Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi,” ucapnya. (sgh)
