Tapanuli Tengah – Kliktodaynews.Com-|| Terkait statemen anggota DPRD dari Fraksi NASDEM, PDIP, Golkar meminta Pj.Bupati Tapanuli Tengah, Dr.Elfin Eliyas Nainggolan, M.S.i agar mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapteng, Yetty Sembiring dari jabatanya yang dinilai tidak harmonis dengan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemkab Tapteng mendapat tanggapan keras dari Ketua Koordinator Pergerakan masyarakat Kabupaten Tapteng 30 Juni 2022 tolak Pj Bupati Tapteng, Yetty Sembiring, Prins Walles Tambunan.
Prins Walles Tambunan yang diminta tanggapannya oleh Wartawan Kliktodaynews.Com menyebutkan, ” kemana selama ini para anggota Fraksi NASDEM, PDIP, Golkar disaat masyarakat Tapteng melakukan aksi demo tolak Pj Bupati Tapteng, Yetty Sembiring disaat menjabat, dan setelah Yetty Sembiring dievaluasi Kemendagri sebagai Pj.Bupati dan kini menjabat Sekda Tapteng”, kata Prins Walles Tambunan kepada Kliktodaynews.Com pada Senin (21/11/2022) di Pandan.
Katanya lagi, “kok Yetty Sembiring masih hitungan hari sebagai Sekda Tapteng sudah dikatakan tidak harmonis dengan OPD Pemkab Tapteng, jadi disini perlu kita ingatkan Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar janganlah menjadi Fraksi Oposisi terhadap Pemerintah Kabupaten Tapteng dan perlu di ingat PDIP Tapteng dan Golkar Tapteng so pasti beda haluan Politiknya di 2024 dan di Pilkada Tapteng mendatang.
“Perlu diketahui adapun aksi copot Sekda Tapteng itu merupakan mainan politik yang diduga dikemas oleh Ketua DPC Partai NASDEM dan bukan murni kepentingan ASN Pemkab Tapteng, jadi disini sudah patut para Ketua DPD Golkar dan Ketua DPD PDIP Tapteng harus cepat memberikan klarifikasi terhadap statemen itu dan atau memang Ketua DPD Golkar Tapteng dan DPC PDIP bukan agar tidak menjadi bola liar”, pukas Walles.
” Oknum yang ada di Fraksi itu jangalah memakai Kaca Mata Kuda, dan langsung mengkalim ada surat dari OPD, bahwa Sekda Tapteng, Yetty Sembiring tidak harmonis dengan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemkab Tapteng”.
Kata Walles, “Dia menduga selama ini curat marutnya ASN di Pemkab Tapteng dikarenakan adanya seperti pembiaran yang dilakukan Pj Bupati Tapteng, Yetty Sembiring disaat menjabat Pj Bupati kepada para OPD dan jajarannya berpolitik praktis mendukung Ketua DPC Partai Nasdem, Bakhtiar Ahmad Sibarani yang digadang-gadangkan sebagai Calon Bupati Tapteng 2024 dengan istilah jilid II.
“Disaat masyarakat melakukan pergerakan masa 30 Juni 2022 ke Kantor DPRD Kabupaten Tapteng, justru semua anggota DPRD menolak kehadiran masyarakat alias tidak menerima, kini ada desakkan dari 3 Fraksi antara lain NASDEM, PDIP, dan Golkar saya kira salah alamat” ujar Walles.
” Fraksi PDIP, GOLKAR, NASDEM terlampau jauh mengurusi Birokrasi Individu ASN di Pemkab Tapteng, seharusnya tuntutan rakyat pada saat itu agar Yetty Sembiring selaku Pj Bupati Tapteng berbuat netral, justru itulah yang harus direspon.Karena jabatannya jabatan Politik”, sebutnya.
“Jadi harapan kita ASN Pemkab Tapteng agar tidak mau dikendalikan oleh kepentingan petinggi partai Politik di Tapteng ini, dan kalau benar-benar ketiga Fraksi yang ada di DPRD itu menilai Sekda Tapteng tidak harmonis dengan OPD dan agar Pj Bupati Tapteng, Dr.Elfin Eliyas Nainggolan mencopot Yetty Sembiring dari jabatannya.Permintaan dan penilaian itu salah alamat, dan seyoginya mereka buka mata tentang adanya dugaan politik praktis seperti yang diduga dilakukan Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, Dinas Pendidikan dan jajarannya dan lainnya yang dibuktikan memakai kaos bertuliskan BS dan tulisan Badar Jilid II”, ungkap Walles.
“Walaupun diakhir jabatannya Pj Bupati, Yetti sebagai Pj Bupati mengeluarkan surat edaran agar ASN tidak terlibat berpolitik praktis, demikian dikatakan Koordinator masyarakat Tapteng Tolak Pj Bupati Tapteng, Prins Walles Tambunan.
Menurut Prins Walles, ” yang menilai seorang Sekda bukanlah DPRD, melainkan Gubernur dan Walikota/Bupati”, sebutnya.
Sementra Ketua DPD PDIP Kabupaten Tapteng, Horas Hutagalung yang diminta tanggapannya seputar statemen copot Sekda Tapteng, Yetty Sembring dari jabatannya.
Horas Hutagalung menyebutkan, “kami ada mekanisme Partai dan dalam waktu dekat ini kami akan panggil Fraksi PDIP yang ada dilembaga DPRD terkait statement yang dilontarkan tersebut, jadi mohon sabar biar lambat yang pasti jelas”, sebutnya singkat.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Tapteng, Joneri Sihite menyebutkan, ” stateman Fraksi Golkar itu diluar Golkar dan melainkan statemen pribadi yang harus dipertanggungjawabkan kepada partai nantinya dan akan diberikan sanksi “, terangnya. (HP/KTN)
