DPRD dan Pemkab Madina Tandatangani Nota Kesepakatan KUPA-PPAS

Bagikan :

Mandailing Natal – Kliktodaynews.Com.- DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) menandatangani nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2022 dihadiri 23 anggota DPRD dari 40 kursi yang ada dan dilaksanakan pada hari Sabtu (24/9/2022) kemarin digedung DPRD Madina.

Meski tidak seluruh anggota DPRD Madina dapat hadir, kesepakatan tersebut tetap ditandatangani oleh Bupati Madina, H.M Ja’far Sukhairi Nasution dan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis pada rapat paripurna DPRD Madina di Kantor DPRD.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis hanya dihadiri 23 orang dari 40 Anggota DPRD aktif.

“Dari laporan sekretariat DPRD, dari 40 anggota DPRD aktif telah menandatangani bukti kehadiran sebanyak 23 orang, dengan demikian kuorum telah terpenuhi, maka paripurna bisa dilaksanakan untuk selanjutnya,” kata Erwin.

Sementara Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dalam pidatonya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Madina yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik serta sumbangsih pemikiran sehingga rancangan KUPA-PPAS APBD perubahan TA 2022 bisa disetujui bersama.

Baca Juga :  Dongkrak PAD : Kepala BPPRD Dorong Pengusaha di Batu Bara Taat Pajak

“Serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD Madina dengan tim anggaran pemerintah Madina, kiranya merupakan rumusan terbaik dalam menjawab berbagai persoalan dan masalah pembangunan dan perekonomian yang tengah kita hadapi sekarang,” kata Sukhairi.

Sukhairi mengatakan perubahan KUPA-PPAS tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan anggaran tahunan yang antara lain memuat substansi, strategis target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

”Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUPA-PPAS APBD tahun anggaran 2022 ini, maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangannya bersama,” tutupnya.(BS).

 

Bagikan :