Simalungun-Kliktodaynews.com
Sepertinya ada persekongkolan terkait, dugaan pemalsuan identitas di ijajah Irwanto karyawan di Perseroan Terbatas(PT) Bridgestone Sumatra Rubber Estate Kebun Dolok Merangir Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun.
Pasalnya, semua pimpinan dan management bungkam dan seolah-olah menyembunyikan persoalan ini. Mapolres Simalungun diminta turun tangan terkait dugaan pemalsuan ijajah ini. sebab, ini merupakan pidana murni dan besar dugaan ada hubungan dengan Ijajah Palsu di Sumatera Utara yang pernah diungkap Polda Sumut beberapa tahun lalu.
Dia(Irwanto-red) diduga memalsukan identitas ijajahnya guna perpanjangan masa kerja di perusahaan tersebut.
Diketahui melalui data ijajah SMA tahun lahirnya adalah 1964 namun berubah menjadi 1969 pada ijajah S1.
HRD Fadly sebelumnya pernah mengatakan bahwa ijajah yang masuk dalam data base mereka yaitu lulusan salah satu Universitas Swasta di Medan dengan tanggal lahir 3 Desember 1969. serta menjelaskan bahwa syarat pensiun karyawan berusia 55 tahun, terkait adanya data karyawannya atas nama Irwanto yang tidak sesuai pada tahun lahir, pihak perusahaan menyangkalnya, sebab, data base yang ada dengan ijajah lulusan salah satu universitas swasta dengan jurusan pertanian karyawan tersebut lahir pada tahun 1969.
Sementara, pernyataan Wakil Dekan Bidang ADI Dr. Ir. Diapari Siregar, MP Senin (25/1/2021) di Kantornya UISU Jalan Karya Wisata Medan menegaskan jika Irwanto terdaftar sebagai mahasiswa di UISU pada 1983 maka tanggal lahir itu tidak benar Tahun 1969. “masa masuk Sekolah Dasar umur 3 tahun”, katanya tertawa.
Irwanto dikonfirmasi Rabu (27/1/2021) tidak mau memberikan jawaban meski tanda pada Whatsaapnya Reading atau centang biru 2.
Dihari yang sama HRD Fadly dikonfirmasi tidak memberikan jawaban sama halnya dengan atasan Irwanto Richard Siahaan juga tidak menjawab.
LRR Siantar-Simalungun Kamis(28/1/2021) melayangkan ke Pimpinan PT. Bridgestone Sumatra Rubber di Jakarta, Polres Simalungun, Mapolda Sumatera Utara, Mabes Polri hingga Komisi III DPR RI dan Kompolnas.(RED/KTN)
