Simalungun-Kliktodaynews.com Proyek peningkatan jurusan Laras – Bah Gunung, Titi Besi, Kecamatan Bandar Huluan dengan nilai berkisar Rp 9,6 miliar merupakan anggaran tahun 2019 telah direalisasikan melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang) Pemerintah Kabupaten Simalungun. Setelah menjalani proses pelelangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kontrak pelaksanaan dikerjakan oleh pihak rekanan CV. Wong Teloe sebagai rekanan pemenang tender dalam pengerjaan harus sesuai dengan RKA/KL.
Amatan reporter Kliktodaynews.Com saat di lokasi pembangunan tembok penahan, tidak ada aktifitas apapun dilakukan oleh pekerja pelaksana, padahal belum lama selesai kegiatan pelaksanaan oleh pihak rekanan. Sesuai dengan kontrak tender dan surat perintah kerja, saat ini pihak rekanan seharusnya maksimal melakukan tahap perawatan namun di lokasi hanya ditemukan tumpukan batu padas dan tumpukan pasir di pinggir badan jalan.
“Nggak tau kami, bg. Inilah hasil kerja pelaksana proyek jalan ini, asal jadi padahal ada konsultan yang harusnya menjadi pengawas pihak pelaksana,” beber warga sekitar saat ditemui di lokasi proyek lintas jalan Laras – Bah Gunung Titi Besi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Minggu (22/12/2019) sekira pukul 11.00 Wib.
Menurut WH. Butarbutar, proyek senilai Rp 9,6 Miliaran dengan rincian sesuai papan informasi tertera “Peningkatan Struktur Dengan Hotmix Sep 2,515 Mtr x 4,00 Mtr dan Perkerasan Beton Sep 685 Mtr x 5,50 Mtr, Sumber Anggaran : APBD TA 2019, Tgl. SPMK : 12 September 2019, Masa Pelaksanaan : 124 Hari Kalender, Nilai Kontrak : Rp 9.689.095.619,93,- dan Kontraktor : Cv. Wong Teloe”. Menurutnya, dari uraian tertera masih ada beberapa item oleh pihak penanggung jawab maupun pihak pelaksana yang tidak disebutkan.
“Panjang, Lebar dan jenisnya sudah tertera, namun fisik perkerasan beton berdasarkan fakta di lapangan jelas campuran material tidak sesuai dan perhitungan anggaran untuk volume atau ketebalan jalan hotmix ini didapati ketidaksesuaian sebab dipengaruhi oleh lapisan material dan juga struktur tanah,” urai WH. Butarbutar warga sekitar, juga pemerhati sosial masyarakat.
Ditambahkan, bila seperti ini kwalitas atau hasil kerja pihak pelaksana tentunya pihak pemgawas dan dinas terkait harus bertanggungjawab karena minimnya pengawasan di lapangan. Seharusnya, dinas terkait benar benar melakukan pengawasan dan sebagai masyarakat penerima program pembangunan pemerintah memohon agar pihak Inspektorat Pemkab Simalungun dan Badan Pemgawas Keuangan Daerah segera melakukan peninjauan terhadap realisasi anggaran daerah ini.
“Harusnya, acuan melaksanakan kerjaan harus disesuaikan dengan rincian perencanaan dan penganggaran pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten Simalungun, melalui Dinas PUPR. Sebelumnya hal ini telah disepakati serta ditetapkan bersama dengan Badan Legislatif (DPRD) Kabupaten Simalungun. Nggak akan bertahan lama proyek ini dinikmati masyarakat, Bg,” beber Butarbutar bersiap siap membuat laporan secara tertulis dan resmi kepada pihak terkait.
Pantauan awak media ini di lokasi, tampak sebuah titi atau jembatan gorong gorong yang sudah berlubang dan terancam ambruk tanpa perbaikan sebelumnya. Namun, oleh pihak pelaksana walau kondisinya butuh perbaikan pengaspalan hotmix tetap dilakukan di atas badan jalan tepat di atas jembatan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Iyan mengaku sebagai pelaksana rekanan Dinas PUPR Kabupaten Simalungun, Cv. Wong Teloe mengatakan hasil pekerjaan di lapangan sudah sesuai dan jembatan yang terancam ambruk tidak termasuk dalam kontrak kerja pihaknya.
“Kerjaan di lapangan sudah sesuai dikerjakan dan perbaikan jembatan itu tidak termasuk dalam kontrak kerja kami, bg,” ucap Iyan melalui selularnya. (RY/KTN)
