Simalungun-Kliktodaynews.com Lembaga Swadaya Masyarakat TOPAN-RI Sumut sangat menyesalkan realisasi dana proyek saluran pembuangan dan bangunan tembok penahan di Lintas Jalan Pematang Siantar – Tanah Jawa, ternyata gagal fungsi bahkan saat ini mengalami kehancuran.
Pasalnya, saat ini jalan lintas provinsi kembali putus total diakibatkan tingginya curah hujan hingga volume aliran air mengikis ruas badan jalan dan pondasi jembatan balley atau jembatan alternatif hingga rubuh pada Kamis (17/10/2019) lalu.
Simon Nainggolan menyebutkan, dibangunya jembatan balley merupakan jembatan alternatif pengganti jembatan utama yang dibuat sebagai akses penghubung sementara jalan lintas Siantar – Tanah Jawa sebagai bentuk penanggulangan atas bencana sebelumnya akan tetapi baru baru ini bencana alam kembali melanda hingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat khususnya warga Kecamatan Tanah Jawa sekitarnya.
“Mengingat masyarakat di daerah itu mayoritas berpenghasilan sebagai petani, saat ini kesulitan dalam hal transportasi hasil bumi yang untuk mereka menjual ke Pematangsiantar dan harus mengeluarkan biaya transport tambahan. Demikian juga dengan anak sekolah, dimana banyak anak sekolah yang berdomisili di Tanah Jawa bersekolah di Pematangsiantar,” sebut Simon Nainggolan, Kamis (24/10/2019) sekira pukul 14.30 Wib di seputaran kota Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
Diutarakan, persoalan ini mendapat perhatian khusus dari LSM “Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia” (Topan – RI) wilayah provinsi Sumatera Utara. Sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat sangat menyesalkan atas kejadian atau bencana yang berulang kali di wilayah itu.
Sementara telah dikucurkan anggaran oleh Pemerintah Kebupaten Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun (BPBD) Tahun Anggaran 2017 untuk menanggulangi bencana alam dalam bentuk pembangunan saluran air dan tembok penahan.
“Sekedar ingatan, terputusnya akses jalan lintas Pematangsiantar – Tanah Jawa ini bukan hal yang pertama kali. Tahun lalu, 2018 badan jalan ini juga sudah pernah putus total. Dan di tahun 2017, badan jalan juga sudah pernah terkikis hingga hampir 3/4 badan jalan runtuh,” papar Komandan Tim Investigasi LSM TOPAN-RI wilayah Sumut dengan nada kesal.
Selanjutnya Simon Nainggolan menerangkan, bahwa sesuai dengan foto copy berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2017, terdapat hasil pemeriksaan atas pekerjaan penanggulangan bencana alam banjir pada saluran pembuangan dan tembok penahan disebutkan berasal dari PTPN IV Unit Kebun Marihat di Nagori Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa dengan pagu dana senilai Rp. 2.978.288.926,47. Setelah dilakukan lelang maka dikerjakan oleh PT. HMK dengan Kontrak Nomor : 04/BTT.A/PPK/2017, waktu pelaksanaan 150 hari kalender sejak tanggal 06 Februari 2017 hingga 05 Juli 2017.
“Pekerjaan rampung, Selanjutnya dinyatakan selesai 100% dan dibayarkan sesuai SP2D senilai Rp. 2.978.186.700. Atas dasar LHP tersebut, kami berkesimpulan pemeriksaan proyek tersebut dengan hasil pekerjaan yang mengalami kerusakan,” terangnya.
Dengan rincian minimal sebesar Rp. 157.499.781,24 dan kekurangan Volume sebesar Rp. 229.288.926,47. Sesuai tabel 132, bahwa kekurangan volume dimaksud pada pekerjaan pasangan batu padas Cam 1:3 dengan selisih volume kontrak dan senyatanya adalah 230,22 + 4,80 = 235,02 m3. Jadi bila volume tersebut kekurangan pada ketebalan pasangan batu padas, maka daya tahan pasangan batu padas tidak sesuai dan diduga telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan rubuh atau hancurnya tembok pasangan batu padas.
“Dampaknya merugikan keuangan Negara Republik Indonesia melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun dan juga kerugian atas bencana selanjutnya yang lebih besar akibat dari pelanggaran yang terjadi pada proyek penanggulangan dimaksud,” sebut Simon Nainggolan.
Sesuai dengan investigasi team kami, bahwa pekerjaan penanggulangan bencana tersebut bertujuan untuk mengalirkan sebagian debit air agar tidak seluruhnya ke badan jalan lintas Pematngsiantar – Tanah Jawa.
“Dapat disimpulkan, akibat tidak berfungsinya atau gagal fungsinya proyek penanggulangan bencana berupa saluran pembuangan dan tembok penahan tersebut, memgakibatkan rubuhnya badan jalan lintas Pematangsiantar – Tanah Jawa terjadi berulang – ulang. Bahkan bukan hanya badan jalan yang masih dalam perbaikan oleh Pemprov Sumatera Utara, jembatan alternatif atau jembatan Balley pun ikut rubuh oleh arus air,” jelasnya menambahkan.
Berbagai kalangan atas musibah ini kerap menyalahkan Pihak PTPN IV Unit Kebun Marihat, tetapi sebaiknya lebih mengaji secara objektif dan tidak sebatas saling menyalahkan. Hal yang terbaik adalah mencari solusi dan penanggulangan segera dilakukan atas bencana tersebut dikerjakan dengan baik dan berkwalitas, dimana anggaran itu merupakan uang rakyat Indonesia.
“Banyak pihak yang menyalahkan Pihak PTPN.IV kebun Marihat, tetapi sebaiknya lebih mengkaji yang objektif. Jika memang banjir atau arus debit air yang merobohkan badan jalan lintar Pematangsiantar – Tanah Jawa tersebut akibat dari tanaman sawit, mengapa baru 2-3 tahun ini terjadi bencana demikian, jelas secara objektif kita melihat, bahwa tanaman sawit milik PTPN.IV Kebun Marihat sudah berumur puluhan tahun. Jadi mengapa puluhan tahun sebelumnya tidak terjadi putusnya badan jalan dimaksud?, Dan untuk pengalihan air, pihak kebun Marihat telah memberikan areal yang sebelumnya sebagai areal tanaman sawit untuk digali dan dijadikan saluran pembuangan dengan panjang ratusan meter dan lebar puluhan meter, dan mengorbankan ratusan pohon kelapa sawit yang dalam masa produksi untuk ditumbang,” jelas Simon Nainggolan.
Pantauan awak media di areal putusnya akses jalan lintas Pematangsiantar – Tanah Jawa, tampak masyarakat terpaksa berjalan kaki melintasi aliran sungai. Juga terpaksa sambung angkutan umum yang sudah pasti biaya ongkos mengalami pertambahan nilai. Maka secara resmi LSM TOPAN-RI, melalui dirinya akan berupaya mengajukan permohonan kepada Managemen atau Direktur Utama PTPN IV agar setidaknya pihak perkebunan dapat membantu masyarakat khususnya anak sekolah dalam transport pagi saat masuk sekolah dan juga pada saat pulang sekolah, dengan akses dari areal badan jalan yang putus ke kota Pematangsiantar.
“Dalam situasi seperti ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dan juga merupakan wujud kepedulian perusahaan perkebunan di bawah Kementerian BUMN terhadap lingkungan sekitar,” tutup Simon Nainggolan.
Frits Ueki Prapanca Damanik selaku Kepala BPBD Kabupaten Simalungun sama sekali tidak menanggapi saat awak media ini menghubungi melalui selularnya guna mempertanyakan upaya penanggulangan bencana alam yang menghancurkan bangunan saluran pembuangan air dan tembok penahan hingga berakibat terputusnya akses jalan jurusan Pematang Siantar – Tanah Jawa. (RY/KTN)