“Untuk di kami kebetulan akses jalan sudah bagus karena pada tahun ini Pak Bupati membangunnya. Jadi, antar kecamatan bisa ditempuh 10-20 menit,”kata Pimpinan Pondok Pesantren Baitussalam Bandar Huluan, Al-Ustadz Hotmatua Harahap.
Sejumlah pertanyaan juga dilontarkan beberapa OPD terkait administrasi dapur MBG, fleksibilitas waktu pelaksanaan, maupun potensi penggunaan bahan baku dari hasil pertanian lokal.
Mendapat beragam pertanyaan dari audiens, Enny Indarti selaku Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa pendirian dapur MBG harus melalui proses sertifikasi higienitas dan sanitasi.
“Proses administrasi dulu dilakukan baru membangun dapur MBG, bukan sebaliknya. Proses pengusulan dapur ini juga sesuai dengan aplikasi Mitra Badan Gizi Nasional,”ujar Enny
Selanjutnya, Enny menyampaikan bahwa lewat aplikasi ini, BGN akan melihat pengelolaan berbagai aspek operasional dapur, termasuk pemantauan bahan baku, pengelolaan distribusi makanan, dan pelacakan perkembangan anak penerima manfaat.
“Kepada yayasan-yayasan yang akan menjadi mitra MBG, apabila ada areanya yang luas, bisa juga nanti ditanami tanaman sayur-mayur dan peternakan sesuai bahan baku makanan bergizi,” katanya.
“Kemudian apabila ada kerja sama dengan Koperasi Merah Putih, itu sifatnya hanya mitra,” kata Enny Indarti seraya menyebut bahwa komoditas bahan baku yang dipakai boleh mengandalkan potensi pertanian lokal.
Enny mengaku program MBG terus dirampungkan di mana pemerintah pusat baru melantik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada Juli 2025 ini.
