SIMALUNGUN – Ketegangan antara masyarakat Lamtoras Sihaporas dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) akhirnya memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun turun tangan. Pemkab mempertemukan kedua belah pihak dalam forum resmi untuk meredam konflik yang dikhawatirkan semakin meluas.
Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Simalungun, Rabu (24/9/2025), dan dihadiri langsung perwakilan Lamtoras, manajemen PT TPL, serta jajaran pejabat Pemkab. Suasana sempat tegang ketika Lamtoras menyampaikan sederet tuntutan, mulai dari persoalan lahan, dampak lingkungan, hingga tudingan perusahaan abai terhadap hak-hak masyarakat.
Perwakilan masyarakat Lembaga Adat Keturunan Ompu Pamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Sihaporas menceritakan sejarah mereka dan meminta kembali tanah dari pihak PT TPL.
Mereka merasa negara belum hadir dalam menangani masalah ini dan berharap pemerintah dapat memelihara masyarakat adat yang telah ada sejak delapan generasi sebelum perusahaan hadir.
“Sudah terlalu lama masyarakat dirugikan. Kami berharap agar negara hadir di konflik ini’,sebut Ambarita.
Pihak TPL, di sisi lain, berusaha meredakan situasi dengan menyatakan kesediaan berdialog.
Direktur PT TPL, Jandres H Silalahi, menyampaikan bahwa sejak beroperasi di Kabupaten Simalungun, ada tiga lokasi konflik yang dihadapi perusahaan, salah satunya adalah dengan masyarakat Lamtoras di wilayah Kelurahan Sipolha dan Nagori Sihaporas.
“Kami telah melakukan pendekatan, namun belum membuahkan hasil.
