Perdagangan-Kliktodaynews.com
Puluhan orang warga Nagori Bandar melakukan audensi ke kantor Pangulu Nagori Bandar Jalan Lintas Perdagangan – Pematang Siantar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Senin (6/7/2020) sekitar jam 10.00 Wib. Guna meminta pejelasan tentang penyaluran bantuan dampak Covid-19.
Audensi tersebut terkait pembagian BLT, BST, BPNT, PKH dan Sembako yang berasal dari Kabupaten dan Provinsi dan warga menuding pada saat menyalurkan bantuan tidak transparan, hingga terkesan pilih kasih dan tidak merata.
Seperti halnya yang disampaikan Naim br.Ritonga warga Huta I, dia menanyakan kepada Pangulu tentang dana pembutan masker untuk penanggulangan Covid. Pembagian dana BLT yang dianggap tidak tepat sasaran, karena masih banyak warga yang dianggap layak namun tidak mendapatkan bantuan tersebut. Begitu juga dengan BumNag yang sumber dananya dari dana desa.
Ia merasa kecewa terhadap kinerja Gamot Huta I, karena menurutnya dalam pendataan penerima bantuan Covid-19. Selalu mengutamakan keluarga Kandungnya sendiri, bukan yang benar-benar warga terdampak Covid-19.
Sama halnya dengan Rubiah Marpaung dia juga mempertanyakan tentang dana BumNag dan kepengurusannya. Yang dianggap warga tidak jelas dan bahkan BumNag yang dimaksud tidak jelas keberadaannya. Menurutnya BumNag tersebut adalah ternak Sapi, namun sapinya juga tidak terlihat hingga saat ini. Warga juga secara spontan meminta agar Gamot Huta I, segera mengundurkan diri.
Pangulu Nagori Bandar Winner Simatupang menjelaskan secara rinci dan detail dihadapan warga. Dihadiri juga Bhabinkantibmas, Babinsa, Seksi Pemerintahan Kecamatan Bandar, TKSK, Uptd Pertanian dan seluruh perangkat aparatur Pemerintahan Nagori Bandar.
“Semua itu disaat melakukan pendataan mempunyai mekanisme atas kelayakan dan kriteria bagi penerima bantuan. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang disengaja, jika terjadi ada kesalahan itu bukanlah unsur kesengajaan”, katanya.
Persoalan tentang ternak sapi yang dimaksud warga, Pangulu menerangkan bahwa awalnya rencana tersebut akan dilakukan dengan anggaran biaya Rp 24,119,000 tahun 2017 yang lalu. Mengingat dana tersebut sangat minim dan tidak dapat dibagi untuk VI Huta. Sehingga rencana tersebut dibatalkan dan dana tersebut disilvakan untuk pembagunan fisik tahun berikutnya yaitu tahun 2018, ucap Pangulu.(MAN/KTN)
