Jembatan 13,5 Miliar di Ujung Padang Belum Setahun Sudah Rubuh

Bagikan :

Simalungun-Kliktodaynews.com Jembatan penghubung antar dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Padang dengan Kecamatan Bosar Maligas terjadi rubuh pada pangkal pondasinya. diakibatkan guyuran hujan deras hampir 4 jam yang terjadi Sabtu (9/5/2020) yang lalu hingga mengakibatkan hubungan antara dua Kecamatan tersebut lumpuh total.

Informasi yang dihimpun, jembatan yang rubuh tersebut dibangun oleh Dinas PUPR Kabupten Simalungun sumber dana APBD tahun 2019 sebesar Rp 13,5 Milyar. Yang di kerjakan oleh salah satu rekanan Pemkab Simalungun bernama Apin berasal dari Serbelawan.

    Sementara, anggota DPRD Kabupaten Simalungun komisi II Mariono ketika di konfirmasi Selasa (12/5/2020) sekira pukul 15.00 Wib mengatakan, bahwa jembatan yang rubuh tersebut masih dalam tanggung jawab rekanan. Bahkan dana pembangunan jembatan tersebut masih ada sisa yang belum di bayarkan sebanyak 5 % lagi kepada pihak rekanan. “tim dari komisi II DPRD bersama dengan Kadis BPBD Simalungun dan Kadis PU Bina Marga besok (hari ini-red) akan meninjau langsung ke lokasi jembatan yang ambrol,” kata ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Baca Juga :  Terkait Pemukulan Terhadap Wartawan di Sihemun Baru Kecamatan Dolok Pardamean, Pimum Kliktodaynews. Com Minta Poldasu Ambil Alih Berkas


    Lokasi jembatan yang rubuh epatnya di Nagori Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang. Salah satu toko pemuda kecamatan Ujung Padang yang juga selaku Ketua PAC IPK Kecamatan Ujung Padang Syahrul.SE sekira pukul 15.30 Wib mengatakan. bahwa jembatan yang di bangun tersebut baru genap satu tahun sudah rubuh. Dia berharap kepada Dinas dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan perbaikan. Sebab menurutnya dengan putusnya jembatan tersebut akses jalan yang satu satunya untuk menghubungkan dua kecamatan terputus total.

    Menyikapi rubuhnya pondasi jembatan tersebut,Pemerhati Lingkungan Khairudin mengatakan, Hendaknya Badan Pengawas Keuangan dan pihak berwajib segera melakukan penyidikan atas terjadinya persoalan tersebut.”karena kita menganggap pengerjaannya tidak sesuai RAB dan Juknisnya. Sehingga kuat dugaan banyak terjadi Mark Up anggaran,” ujarnya.(KHAIRUDDIN/KTN)

Bagikan :