SIMALUNGUN – Kliktodaynews.com|| Masyarakat simalungun yang tergbung dalam wadah FORUM PEMUDA PEDULI RAYA (FPPR) menyesalkan kepemimpinan Bapak RHS-ZW dalam memimpin Kabupaten Simalungun.
Hal tersebut disampaikan FPPR dalam aksi damai yang digelar di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Simalungun. Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun, Selasa (6/9/2022).
Koordinator aksi, Gullit Saragih mengatakan ada beberapa hal pembohongan publik dan mengangkangi hak demokrasi masyarakat dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Berdasarkan Undang Undang no 9 thn 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum” Forum Pemuda Peduli Raya hari ini turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat melalui aksi damai,” sebut Gullit Saragih.
Aksi di depan kantor dewan kabupaten simalungun diterima langsung oleh Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani dan beberapa anggota dewan lainnya.
Dihadapan para anggota dewan, FPPR menyampaikan 7 point yakni :
1. Merealisasikan Program Kartu Sikerja, yang disampaikan saat kampanye Pemilihan Bupati/wakil bupati simalungun.
2. Agar Penempatan jabatan yang sesuai dengan bidang dan latar belakang pendidikannya.
3. Agar meninjau kembali Pengangkatan jajaran Direksi PDAM TIRTALIHOU, karena diduga tidak sesuai dengan syarat syarat seleksi perekrutan.
4. Agar menggunakan anggaran sesuai dengan Prioritas.
5. FPPR menduga, program haroan bolon hanya kepentingan/pencitraan semata demi tercapainya rekor muri dengan modus dana berasal dari rakyat, dan dikerjakan oleh rakyat.
6. Tidak adanya perubahan yg signifikan dalam tahun pertama kepemimpinan RHS, terutama masalah infrastruktur, sehingga slogan RAKYAT HARUS SEJAHTRA hanya sebatas slogan kampanye.
7. Merealisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa/nagori, karena itu adalah hak demokrasi masyarakat di tingkat nagori, karena kami tidak mengenal pejabat yg bapak bapak kirimkan utk jadi pemimpin di nagori/desa.
(SON/KTN)
Editor : WAKEUP
