Soal transparansi keuangan, ujar Radiapoh, justru di zaman dia birokrasi pemerintahan Kabupaten Simalungun berjalan dengan baik. Pemkab Simalungun berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sejak belasan tahun lalu.
“Saya kira soal carut marut keuangan, hampir 18 tahun kita baru mendapatkan WTP. Marharoan Bolon itu untuk menjawab itu tulang. Saya nggak tahu dari mana dapatnya data calon Bupati nomor urut 2. Saya sarankan bapak main-main ke BPS,” katanya.
Sementara itu, Calon Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengatakan apabila dirinya dipilih pada Pilkada Simalungun, mereka akan membangun kepercayaan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tidak akan mengorbankan masyarakat untuk gotong royong atau bersikap lepas tangan. Kami tidak akan membiarkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang buruk, mendapatkan kehidupan yang baik, mendapat cita-cita. Ini tidak boleh hanya menjadi mimpi,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Anton, tidak bisa sendirian kadi akan bersinergi dengan pemerintah pusat yaitu Presiden Prabowo,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Simalungun Johan Septian Pradana menjelaskan bahwa debat publik perdana ini merupakan metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Simalungun yang dilaksanakan sebanyak dua kali dengan anggaran bersumber hibah pemerintah daerah.
“Tujuan dari debat adalah menyebarluaskan profil calon dan visi dan misi, memberikan informasi secara menyeluruh sebagai pertimbangan menentukan pilihan dan mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam debat pasangan calon,” kata Septian.