Kepolisian Diharapkan Usut Perusakan Lingkungan di Areal HGU PTPN IV
Simalungun-Kliktodaynews.com Akibat luapan air bah dari hulu areal HGU PTPN IV Kebun Unit Marihat yang menyebabkan banjir bandang setiap musim penghujan yang menimpa warga Blok X Nagori Totap Majawa, Kecamatan Tanah Jawa. Kabupaten Simalungun. Provinsi Sumatera utara, sampai saat ini belum ada penyelesaian dan solusi, bencana banjir ini diduga karena kurangnya resapan air dan perusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditanami kelapa sawit oleh pihak PTPN IV yang berada di Kabupaten Simalungun ini.
Hal ini dikatakan Ketua DPD Lsm Lasser RI Sumatera Utara Marsal Harahap ketika dimintai tanggapan nya oleh reporter. Minggu (10/11), bahwa hampir semua Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada diareal HGU PTPN IV khususnya di kebun unit Marihat ditanami kelapa sawit, yang seharusnya menurut peraturan lingkungan dan Sungai bahwa jarak 12,5 meter kanan kiri tepian sungai sedang tidak boleh ditanami kelapa sawit dan 25 meter kiri kanan tepi DAS untuk sungai besar tidak boleh ditamani kelapa sawit, tapi fakta nya, di bibir DAS pun sudah ditanami kelapa sawit oleh PTPN IV, hal inilah yang tidak pernah dilihat dan dibahas oleh pihak terkait dari Pemvropsu, Pemkab Simalungun dan PTPN IV. Ungkapnya.
Marsal menambahkan, Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan. Lihat saja hutan diareal HGU saja sudah digunduli oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Namun hal ini selalu disepelekan oleh para pemangku jabatan, bahkan pihak penegak hukum pun terkesanbmelakukan pembiaran terhadap perusakan DAS diareal HGU PTPN IV, padahal pelaku nya bisa dijerat pidana dalam hal ini. Dan sampai saat ini pihak Kepolisian pun terkesan tutup mata, seharusnya Polisi melakukan penyelidikan mengapa terjadi banjir besar di kecamatan Tanah Jawa ini. Apakah ada perusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja atau tidak. ” Ujar Marsal.
Marsal menambahkan, untuk menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di DAS, bahkan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang harus dipatuhi oleh semua pihak, namun peraturan ini selalu dilanggar oleh pihak PTPN IV dengan melakukan penanaman kelapa sawit dibibir DAS yang berada didalam areal HGU PTPN IV, bila hal ini tetap terjadi, maka anggaran ratusan Miliar pun akan sia-sia dan mubazir digelontorkan untuk penanggulangan bencana banjir di seluruh PTPN IV yang berada dikabupaten Simalungun, bila tidak ada program Reboisasi di areal HGU PTPN IV ini. Tutup Marsal.
Amatan reporter. Minggu (10/11) dilokasi areal HGU PTPN IV Kebun unit Marihat di Blok 44 Afdeling III yang saat ini sedang dilakukan pekerjaan proyek pengangkatan sendimen dan pengalihan air yang dilakukan oleh pihak ketiga juga terkesan tanpa pengawasan dari pihak PTPN IV kebun unit Marihat, proyek penanggulangan banjir ini juga akan terkesan sia-sia karena lamban nya pihak ketiga dalam mengerjakan proyek ini, 3 (tiga) unit alat berat yang diturunkan seperti nya tidak maksimal bekerja, alias alat berat yang sudah tua disewa untuk bekerja.
(Sampai berita ini diturunkan ke redaksi. Gubsu Edy Rahmayadi, Bupati Simalungun DR JR Saragih,SH.MM, Jajaran Direksi PTPN IV dan Manager Kebun Unit Marihat belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai komentar dan keterangan nya terkait penanggulangan banjir dikecamatan Tanah Jawa ini yang belum juga ada solusi sampai saat ini). (RED/KTN)
