Sergai – KlikTodaynews.com “Puluhan perangkat Desa tergabung di Pemuda Peduli Serdang Bedagai melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di halaman kantor Pemkab Sergai, Senin (16/10)/2020) sekitar pukul 10:00 WIB.
“Mereka menuntut hak gaji mereka yang tak kunjung dibayarkan selama setengah tahun atau 6 bulan terakhir.
“Bramono selaku kordinator aksi mengutuk keras Bupati Defenitif yang terkesan tidak memperdulikan perangkat Desa.
“Aksi Unras ini, kata Bramono, menuntut hak perangkat desa yang kini sudah 6 bulan belum terima gaji. “Apa alasan Pemkab Sergai tidak mencairkan gaji kami? Jika masalah Perbup kenapa bupati defenitif tidak menandatangani terlebih dahulu,” teriak Bramono.
“Begitu juga teriakan keras yang menggunakan pengeras suara yang dilontarkan Mardalis. Ia menganggap Bupati Sergai tidak punya pikiran dan perhatian kepada perangkat desa. “Apa karena tindakan apatisme tidak tidak peduli dengan perangkat desa? Ini bukan karena peraturan, tapi sikap egois bupati defenitif yang tidak menjalankan mekanisme yang sebenarnya sehingga perangkat desa se- Sergai tidak mendapatkan hak-haknya” kami udah capek di Olah – Olah teriak Mardalis.
“Kondisi Pandemi yang kian memperparah masyarakat hingga Pemkab Sergai tega tidak menyalurkan gaji perangkat desa dengan berbagai aturan dalam hal ini Pemkab Sergai gagal mensejahterakan perangkat desa. UUntuk mengurus B1KWK bisa satu hari selesai bapak, tapi untuk gaji perangkat desa 6 bulan belum kami terima”, ungkap Mardalis.
Sekitar 15 menit melakukan orasi, Asisten I Pemkab Sergai Nina Deliana didampingi perwakilan PMD menjelaskan bahwa ada pengurangan anggaran saat terjadi covid-19, hingga saat ini ada aturan yang harus ditandangani oleh PJs. Bupati Sergai, namun menunggu persetujuan Mendagri diperkirakan dalam waktu satu minggu akan diselesaikan.
“Dalam kesempatan itu Mardalis kembali bertanya tentang peraturan apa yang membuat perangkat desa tidak gajian selama enam bulan.
Mendapat pertanyaan itu Nina Deliana dan perwakilan PMD mengalihkan ke bagian keuangan Pemkab Sergai.
Sekitar satu jam melakukan diskusi, puluhan perangkat desa yang tetap menggunakan protokol kesehatan membubarkan diri dengan perjanjian akan kembali lagi dengan jumlah yang cukup banyak jika gaji perangkat desa tidak kunjung dibayarkan.(BUDI/KTN)
