Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten/kota dalam menangani dampak bencana di wilayah pegunungan maupun kawasan hilir, baik berupa longsor maupun banjir bandang.
Mendagri menekankan pentingnya pemulihan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, akses jalan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan bahwa sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur pembagian tugas antar kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
BNPB juga menegaskan bahwa masyarakat yang telah melakukan perbaikan rumah secara mandiri tetap dapat mengusulkan bantuan kepada pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan sejumlah masukan strategis, di antaranya perlunya menjadikan data kerusakan lahan pertanian dan dampak ekonomi masyarakat sebagai dasar penyaluran bantuan rumah, bantuan ekonomi, serta Program Keluarga Harapan (PKH). Ia juga meminta kejelasan standar operasional prosedur (SOP) relokasi warga yang berada di zona rawan bencana meskipun rumahnya tidak mengalami kerusakan, serta mekanisme penyaluran bantuan stimulan rumah rusak, apakah berupa bantuan tunai atau material bangunan.
“Kami sangat setuju agar para korban bencana yang terdampak pada sumber perekonomiannya dapat dimasukkan sebagai penerima PKH tetap.
