Namun, bagi Faisal Hasrimy, capaian angka bukanlah garis akhir. Dalam berbagai forum internal, ia menekankan bahwa keberhasilan sejati UHC terletak pada kecepatan respons, keramahan layanan, dan kepastian pasien ditangani tanpa hambatan administratif, terutama dalam kondisi darurat.
Untuk itu, Dinas Kesehatan Sumut membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mutu Pelayanan, yang bertugas melakukan evaluasi langsung terhadap fasilitas kesehatan mitra. Satgas ini tidak hanya bekerja reaktif, tetapi juga melakukan pengujian standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit secara berkala.
“Terkait kasus penolakan pasien yang sempat viral, kami sudah turun langsung ke rumah sakit, melakukan klarifikasi, menguji SOP, dan dari situ akan ditarik rekomendasi kebijakan,” kata Hamid.
Langkah ini menunjukkan bahwa di bawah arahan Faisal Hasrimy, Pemprov Sumut tidak menutup mata terhadap kritik publik. Sebaliknya, kritik dijadikan instrumen koreksi untuk memperkuat sistem.
*(Bukan Janji Politik)*
Gubernur Bobby Nasution sendiri sejak awal menegaskan bahwa UHC Prioritas bukan sekadar janji politik, melainkan wujud kehadiran negara dalam situasi paling krusial: saat warganya membutuhkan pertolongan medis.
Karena itu, rumah sakit mitra yang tidak memenuhi standar layanan akan dievaluasi, bahkan berpotensi dikenai sanksi.
“Seluruh 15,3 juta penduduk Sumatera Utara harus mendapatkan jaminan kesehatan yang berkualitas,” demikian garis kebijakan yang terus dikawal oleh Dinas Kesehatan Sumut.
Dengan pendekatan ini, UHC Sumatera Utara memasuki babak baru: bukan hanya menjamin siapa yang ditanggung, tetapi memastikan bagaimana rakyat dilayani.
