SUMUT– Program berobat gratis yang cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukanlah titik akhir kebijakan kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Memasuki tahun 2026, Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang menjadi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Bobby Nasution justru memasuki fase baru: penyempurnaan mutu, pengawasan ketat, dan sistem layanan yang responsif terhadap keluhan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Dr. Muhammad Faisal Hasrimy melalui Sekretaris Dinas, Hamid Rijal, dalam temu pers awal tahun yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (21/1/2026).
Menurut Hamid, arah kebijakan 2026 sejalan dengan penegasan Kepala Dinas Muhammad Faisal Hasrimy bahwa UHC tidak boleh berhenti pada angka cakupan, melainkan harus terasa kualitasnya di lapangan.
“Program ini sudah berjalan sejak 2025. Tahun 2026 adalah fase penyempurnaan. Kita dengarkan keluhan masyarakat, kita evaluasi layanan, dan kita perkuat sistem pengaduan kesehatan yang bisa diakses 24 jam,” ujar Hamid, menyampaikan sikap resmi Dinkes Sumut.
*(Capaian Impresif)*
UHC Prioritas Sumut memang mencatat capaian yang impresif. Dua tahun lebih cepat dari target, Pemprov Sumut berhasil menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk dengan tingkat kepesertaan mencapai 100 persen dan rasio keaktifan 98,6 persen.
Sebanyak 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik kini menjadi bagian dari jejaring pelayanan kesehatan UHC di seluruh kabupaten dan kota.
