Ia mengakui saat ini PT KIM menghadapi persoalan sengketa lahan yang juga mendapat perhatian dari Kejaksaan Tinggi Sumut.
“Adanya sengketa lahan ini menjadi kabar kurang baik bagi iklim investasi. Oleh karena itu kami berharap Pemko Medan dapat membantu menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Daly Mulyana yang hadir bersama Komisaris Utama PT KIM, Nurdin Lubis, dan jajaran direksi lainnya.
Terkait banjir, Daly menjelaskan pihaknya telah melakukan kajian menyeluruh. Rencananya, proyek penanganan banjir dari hulu akan dibiayai dana hibah Kementerian PUPR senilai Rp200–300 miliar.
“Proyek ini dijadwalkan mulai tender pada November 2025 dan pembangunan awal Januari 2026. Kami mohon dukungan Pemko Medan dan masyarakat. Semoga infrastruktur PT KIM semakin baik sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk masuk ke Kota Medan,” pungkasnya. (Tim)
