RDP dengan DPRDSU : HIMAPSI Desak PTPN IV Bertanggung Jawab dan Pemprovsu Segera Perbaiki Jalan Rusak di Simalungun

Bagikan :

MEDAN – Kliktodaynews.com||  Dewan Pengurus Pusat DPP HIMAPSI (Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara, Kadis BMBK dan Jajaran Direksi PTPN VI terkait persoalan infrastruktur di Kabupaten Simalungun pada hari selasa (2/11/2021) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketua UMUM HIMAPSI, Lamhot Saragih ST, dalam pemaparan nya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejauh ini masih belum maksimal dalam hal perbaikan infrastruktur di Kabupaten Simalungun dan mengatakan Kabupaten Simalungun seperti di anak tirikan.

” Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Simalungun 60 Persen adalah Petani maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mendukung rakyat dalam upaya memperoleh infrastruktur yang baik yang dalam hal ini adalah sebagai pendukung utama (Sarana) untuk mendistribusikan hasil tani, “.

Selain itu, Lamhot juga mengecam atas adanya aktifitas PTPN IV di Kabupaten Simalungun yang keram kali menciptakan bencana di Kabupaten Simalungun dan minim nya perhatian PTPN IV terhadap masyarakat Kabupaten Simalungun terutama dalam hal pelestarian lingkungan.

Baca Juga :  Sejumlah Aktivis Akan Gelar Aksi Bebaskan Sabastian Hutabarat

” 60 Persen lahan HGU PTPN IV berada di Kabupaten Simalungun namun perhatian PTPN IV justru sangat minim, ini kan sama saja PTPN IV hanya ingin mencari keuntungan perusahaan tanpa memikirkan dampak negatif atas aktifitas mereka”.

Ditambahkan nya lagi, bahwa PTPN IV harus bertanggung jawab atas seluruh kerusakan infrastruktur dan lahan masyarakat di Kabupaten Simalungun dan segera memperbaiki atas kerusakan-kerusakan yang di akibatkan oleh aktifitas nya.

“Kami minta PTPN IV Segera menepati janji nya untuk membuat embung untuk mengantisipasi banjir,membuat drainase yang baik di sepanjang HGU nya yang berbatasan langsung dengan jalan Provinsi atau melakukan konversi lahan sawit menjadi tanam yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan kalau tidak segera angkat kaki dari bumi Habonaron Do Bona.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, Delpin Barus ST, menanggapi apa yang disampaikan oleh HIMAPSI mendesak Kadis BMBK Sumut dan Jajaran Direksi PTPN IV untuk segera mengambil langkah konkrit atas keluhan yang disampaikan oleh Masyarakat.

Baca Juga :  KAPOLRESTABES MEDAN MUSNAHKAN 169 KG GANJA DAN 9,5 KG SABU

Tampak Hadir dalam RDP Tersebut, Saut Bangkit Purba, Iskandar Sinaga yang Anggota DPRD Sumut yang berasal dari Dapil Siantar – Simalungun, Kadis BMBK Sumut, Bambang Pardede, Jajaran Direksi PTPN IV, dan Perwakilan Pemkab Simalungun. (JOS/KTN)

Bagikan :