Ia juga meminta untuk manfaatkan dana fiskal semaksimal mungkin dan penguatan sinergitas lintas sector. “TPPS Provinsi akan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota,”ujarnya.
Sebelum nya Ketua TPPS Provinsi Sumut diwakili Kepala Bapelitbang Prov. Sumut melaporkan tentang kondisi stunting di Sumatera Utara berdasarkan hasil SSGI 2024. Prevalensi Stunting di Sumut 18,9%, dimana kondisi ini menunjukkan penurunan stunting 2,2% dari prevalensi stunting 2023 sebesar 21,1%.
“Dalam mendukung sukses nya kegiatan intervensi sangat di perlukan sumber daya yang kompeten, dimana masih banyak terdapat Kader yang belum terlatih,”ujarnya.
Sementara itu Plt Kepala BKKBN RI DR Sundoyo, melalui daring menyampaikan, walaupun secara presentase Sumatera Utara sudah lebih rendah dari nasional, namun secara absolut tetap sebagai penyumbang besar nya stunting di Indonesia. “Jadi Sumatera Utara sebagai prioritas dalam PPS di Indonesia,”sebutnya.
Sundoyo juga menyebutkan bahwa, stunting adalah multi dimensi sehingga semua pihak harus membangun civil society organization. Kabupaten/Kota dengan fiskal yang tinggi harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan gizi, mendeteksi dan mengatasi masalah gizi.
“Dibutuhkan Posyandu dan Puskesmas, diperlukan juga kader yang terlatih dan satu data diperlukan agar intervensi bisa tepat sasaran,”pungkasnya
Sebagai narasumber dalam rakor tersebut yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Sumut H. Mhd. Ramadhani Lubis dan Pj Wilayah Sumatera Utara, Rifki ilahi PJ wilayah Sumatera Utara SSGI 2024.
