Sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.
“Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan walikota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut.
